Bungkas News

Hasil Pencarian untuk: "Parlemen"

Ditemukan 6 berita.

Terkini

Doli Kurnia Bawa Gagasan Perubahan Desain Pemilu: Pileg Dulu, Pilpres Kemudian

Jakarta, Bungkasnews.com - Anggota Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia kembali membuka wacana perubahan desain pemilu seiring rencana pembahasan RUU Pemilu di komisinya dalam waktu dekat.Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu mengusulkan agar pemilihan anggota legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) kembali digelar terpisah, setelah dalam beberapa pemilu terakhir digelar bersamaan."Kami memang sejak awal mengusulkan agar ketiga jenis pemilu yang kita miliki, pileg, pilpres, dan pilkada sebaiknya diselenggarakan terpisah, tidak ada yang disatukan," kata Doli dalam keterangannya, Selasa (22/9).Doli mengungkap tiga alasan, pertama, konsentrasi masyarakat agar tidak terbelah di kotak suara. Baik pilpres, pileg, maupun pilkada.Menurut dia, pemilihan serentak, selama ini membuat masyarakat tak fokus pada sosok yang mereka pilih. Sebab, ada banyak kontak suara dan materi kampanye yang mereka terima."Kita ingin agar setiap jenis Pemilu bisa diikuti oleh masyarakat secara fokus terhadap masing-masing jenis pemilihan," katanya.Kedua, ujar Doli, pemilihan serentak, terutama pilpres, akan kehilangan legitimasinya karena menggunakan syarat suara pileg lima tahun sebelumnya. Padahal, rentang waktu itu memungkinkan perubahan sikap partai dalam mengusung jagoannya di pilpres."Yang akhirnya bisa membuat tidak relevan antara aspirasi dukungan kepada partai politik dan presiden-wakil presiden pada saat pemilu itu dilangsungkan," kata Doli.Ketiga, pemisahan pileg dan pilpres, diyakini akan lebih meringankan beban penyelenggara pemilu.Sejumlah isu seputar RUU Pemilu kini kian mengemuka dan menjadi pembicaraan lintas fraksi di DPR. Sebelumnya, opsi ambang batas juga sempat mencuat, baik untuk presiden yang telah dihapus maupun parlemen yang diusulkan naik menjadi 5 persen.

23 Sep 2026
Nasional

Doli Kurnia: Tak Ada Perdamaian Dunia Tanpa Palestina Merdeka

Jakarta, Bungkasnews.com - Ketua Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia (World Peace Parliamentary Caucus/WPPC) DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menegaskan komitmen DPR RI untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui jalur diplomasi parlemen.Penegasan tersebut disampaikan Doli seusai menerima audiensi dan melakukan diskusi strategis bersama perwakilan Global Coalition for Quds and Palestine (GCQP) di Ruang Diplomasi Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (16/9/2026).Doli mengatakan, pertemuan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kerja sama yang telah beberapa kali dilakukan DPR RI bersama organisasi internasional yang memiliki perhatian terhadap persoalan Palestina.Ia menyebut, Indonesia sebelumnya juga telah dipercaya menjadi tuan rumah sekaligus lokasi kantor pusat (headquarter) Asia Pacific Coalition for Al-Quds and Palestine (APCQP).“Alhamdulillah, sekaligus saya berterima kasih kepada bapak-bapak di Majelis Ulama Indonesia. Begitu MUI mengetahui bahwa DPR sekarang bersama teman-teman membentuk Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia, mereka sangat aktif menyambungkan komunikasi dan silaturahmi kita dengan masyarakat maupun pimpinan-pimpinan di Palestina. Ini sudah yang kelima kali kita melakukan kegiatan bersama di DPR,” ujar Doli.Baca juga: Israel dan Maroko Sepakat Buka Kedutaan, Tingkatkan Hubungan DiplomatikDalam audiensi tersebut, delegasi GCQP yang berasal dari Palestina menyampaikan perkembangan situasi terkini di Gaza. Mereka menggambarkan kondisi kemanusiaan yang masih memprihatinkan akibat konflik yang berkepanjangan.“Hari ini kita menerima kunjungan anggota Global Coalition for Quds and Palestine. Ada dua orang perwakilan yang datang dari Palestina. Mereka menyampaikan situasi di Palestina, khususnya di Gaza, yang sampai sekarang masih belum kondusif. Masih terus terjadi genosida, pembunuhan anak kecil, perempuan, dan seterusnya,” ungkap politikus Fraksi Partai Golkar tersebut.Selain menyampaikan kondisi di lapangan, delegasi GCQP mengusulkan agar Indonesia memiliki komite khusus di parlemen yang menangani isu Palestina. Usulan tersebut, menurut mereka, dapat merujuk pada praktik di sejumlah negara, salah satunya Turki.Menanggapi usulan itu, Doli menjelaskan bahwa meskipun DPR RI belum memiliki komisi khusus yang menangani Palestina, komitmen terhadap isu tersebut telah diwujudkan melalui keberadaan Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia yang bekerja sama dengan BKSAP.“Walaupun secara formal di DPR tidak ada komisi yang mengurusi soal itu, tetapi kehadiran Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia merupakan bagian dari komitmen DPR bersama BKSAP terhadap isu-isu Palestina. Ini menegaskan sekali lagi bahwa Indonesia, baik pemerintah maupun DPR, selalu berkomitmen untuk terus bersama-sama memperjuangkan Palestina menjadi negara yang berdaulat dan merdeka,” tegasnya.Baca juga: Survei Kedua, Brimob Batalyon C Tegaskan Komitmen Bangun Jembatan Utama Aek MataDorong Kajian Regulasi Boikot Produk Terkait IsraelDalam pertemuan tersebut, GCQP juga mengusulkan agar Indonesia memiliki regulasi mengenai penolakan atau boikot terhadap produk-produk yang berkaitan dengan Israel.Doli mengatakan, usulan tersebut dapat menjadi bahan kajian dengan mempelajari regulasi serupa yang telah diterapkan di sejumlah negara, termasuk Inggris dan Irlandia.“Saya minta nanti kalau sudah ada salinan undang-undang yang sekarang diberlakukan di Inggris dan Irlandia itu bisa kita pelajari, bisa kita sosialisasikan, dan kita minta tanggapan dari masyarakat Indonesia, termasuk nanti kalau memang memungkinkan dibahas lebih lanjut di tingkat pemerintah maupun DPR,” jelasnya.Meski demikian, Doli menekankan bahwa setiap pembentukan undang-undang harus mengikuti mekanisme konstitusional serta melalui proses penyerapan aspirasi masyarakat.“Undang-undang itu adalah kesepakatan antara pemerintah dan rakyat Indonesia. Tentu prosesnya membutuhkan waktu, membutuhkan kesepakatan semua pihak, baik pemerintah maupun DPR. DPR juga harus menyerap aspirasi masyarakat Indonesia terlebih dahulu,” katanya.Palestina dan Amanat KonstitusiDoli menegaskan bahwa dukungan Indonesia terhadap perjuangan Palestina tidak semata-mata didasarkan pada hubungan historis antara kedua bangsa, tetapi juga merupakan bagian dari amanat konstitusi dan kepedulian terhadap nilai-nilai kemanusiaan.“Kita harus dukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Pertama, karena Palestina adalah salah satu negara yang sejak awal memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia. Kedua, ini adalah perjuangan kemanusiaan. Kita tidak boleh membiarkan di belahan dunia mana pun ada masyarakat yang terus-menerus menderita akibat penjajahan, apalagi genosida,” tuturnya.Menurut Doli, cita-cita mewujudkan perdamaian dunia belum dapat dikatakan tercapai selama Palestina belum memperoleh kemerdekaan sebagai negara yang berdaulat.“Saya sering mengatakan, kita boleh melihat perang berhenti di belahan dunia mana pun, tetapi selama Palestina belum menjadi negara yang berdaulat, saya kira kita tidak bisa menyimpulkan bahwa perdamaian dunia telah terwujud. Karena itu, perjuangan kemerdekaan Palestina tidak boleh berhenti,” pungkasnya.

17 Sep 2026
Mahasiswa

Perjalanan MAPAN Batch II Berakhir, 20 Peserta Belajar Langsung Dinamika Politik di DPR RI

Jakarta — Perjalanan 20 peserta Magang Fraksi PAN DPR RI (MAPAN) Batch II resmi berakhir. Setelah kurang lebih tiga bulan menjalani proses pembelajaran, peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman mengenai lingkungan kerja parlemen, tetapi juga berkesempatan melihat secara langsung bagaimana dinamika politik, kebijakan, komunikasi, dan kerja kelembagaan berlangsung di DPR RI.Penutupan MAPAN Batch II menjadi penanda berakhirnya masa magang sekaligus momentum untuk mengapresiasi proses yang telah dilalui para peserta. Selama program berlangsung, peserta ditempatkan pada berbagai Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan terlibat dalam beragam aktivitas sesuai bidang masing-masing. Pengalaman tersebut menjadi ruang pembelajaran bagi generasi muda untuk memahami politik tidak hanya sebagai teori, tetapi sebagai proses yang nyata dan berlangsung di tengah masyarakat.Perwakilan peserta MAPAN Batch II, Kanaya Azkia, menyampaikan bahwa pengalaman magang bersama Fraksi PAN DPR RI menjadi langkah awal untuk memahami politik secara lebih konkret.“Dalam Program Magang bersama Fraksi PAN DPR RI menjadi langkah awal untuk tidak hanya memahami politik sebagai pengetahuan, tetapi pembelajaran yang langsung terjun,” ujar Kanaya.Menurutnya, pengalaman selama berada di lingkungan Fraksi PAN juga memperlihatkan bahwa kerja politik memiliki keterkaitan yang erat dengan kehidupan masyarakat. Berbagai program dan aktivitas yang dilakukan memberikan kesempatan kepada peserta untuk melihat bagaimana gagasan dan kebijakan dapat berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat.Kanaya juga menyoroti bahwa pembelajaran di Fraksi PAN tidak terbatas pada isu politik dalam pengertian sempit. Fraksi PAN turut bersentuhan dengan sejumlah isu strategis, seperti perubahan iklim, transisi energi, hingga ketahanan pangan.“Fraksi PAN juga menyentuh isu-isu strategis seperti perubahan iklim, transisi energi, dan juga ketahanan pangan,” tambahnya.Hal senada disampaikan Abdul Hakim Bafagih, Anggota Fraksi PAN DPR RI. Menurutnya, keberadaan peserta magang memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk melihat secara langsung proses politik yang selama ini mungkin hanya dipahami melalui ruang kelas dan pemberitaan.“Adik-adik melihat langsung bagaimana setiap keputusan-keputusan politik itu diambil,” ujarnya.Ia juga menyinggung pentingnya keterlibatan politik dalam berbagai kebijakan publik, termasuk dalam sektor pendidikan. Menurutnya, perjuangan terhadap alokasi anggaran pendidikan menjadi salah satu bagian yang turut diperhatikan oleh Fraksi PAN DPR RI.Bagi para peserta, pengalaman tersebut memberikan perspektif baru bahwa politik bukan sekadar perdebatan mengenai kekuasaan, tetapi juga berkaitan dengan proses memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui kebijakan.Menariknya, pengalaman MAPAN Batch II juga melahirkan berbagai bentuk karya dan capaian personal peserta. Salah satunya adalah Roudhoh Hannaaris Sa'id, peserta MAPAN Batch II yang berhasil menuangkan pengalaman magangnya ke dalam sebuah buku berjudul Di Balik Gedung Senayan: Menyusuri Ruang-Ruang Kebijakan, Menemukan Makna Pengabdian.Buku tersebut ditulis sebagai catatan personal selama menjalani perjalanan magang di Fraksi PAN DPR RI. Alih-alih menjadi laporan formal mengenai program MAPAN, buku tersebut mencoba merekam pengalaman seorang mahasiswa ketika berpindah dari ruang kelas menuju ruang-ruang kebijakan.Melalui buku tersebut, pengalaman mengikuti rapat, mengenal lingkungan parlemen, berinteraksi dengan berbagai orang, memahami pekerjaan di lingkungan fraksi, hingga melihat dinamika Komisi I dituangkan sebagai sebuah perjalanan reflektif. Bagi Roudhoh, pengalaman berada di parlemen bukan hanya tentang mengetahui bagaimana lembaga bekerja, tetapi juga tentang memahami makna tanggung jawab, profesionalisme, kepemimpinan, dan pengabdian.Selain menjadi ruang belajar, penutupan MAPAN Batch II juga menjadi momentum pemberian apresiasi kepada peserta. Sejumlah peserta memperoleh penghargaan atas kontribusi dan keaktifannya selama mengikuti program. Roudhoh Hannaaris Sa'id, Elvyra Putriwati, dan Kanaya Azkia menjadi peserta yang mendapatkan penghargaan sebagai peserta terbaik.Penghargaan tersebut menjadi salah satu bentuk apresiasi atas proses, kontribusi, dan semangat yang diberikan selama program berlangsung. Lebih dari sekadar kompetisi, penghargaan tersebut menjadi pengingat bahwa setiap peserta memiliki perjalanan dan kontribusi masing-masing selama berada di lingkungan Fraksi PAN DPR RI.Kurang lebih tiga bulan berada di lingkungan parlemen membuat para peserta tidak hanya membawa pulang pengalaman profesional, tetapi juga perspektif baru mengenai politik dan kehidupan bernegara. Mereka datang sebagai mahasiswa dengan berbagai latar belakang keilmuan, kemudian berproses melalui pekerjaan, diskusi, rapat, audiensi, serta berbagai kegiatan yang mempertemukan mereka dengan praktik politik secara langsung.Bersama Abdul Hakim Bafagih dalam penutupan MAPAN Batch II.Penutupan MAPAN Batch II karena itu bukan sekadar akhir dari sebuah program magang. Ia menjadi titik perpindahan dari satu ruang belajar menuju ruang belajar berikutnya. Pengalaman yang diperoleh selama berada di parlemen diharapkan dapat menjadi bekal bagi para peserta untuk terus berkembang, berkarya, dan mengambil peran di tengah masyarakat.Pesan tersebut juga menjadi semangat yang disampaikan kepada seluruh peserta: “Magang di Fraksi PAN, selalu terdepan.”Dengan berakhirnya MAPAN Batch II, perjalanan para peserta memang meninggalkan gedung parlemen. Namun, pengalaman, relasi, pengetahuan, dan pelajaran yang diperoleh selama berada di dalamnya akan menjadi bagian dari perjalanan masing-masing.MAPAN Batch II telah selesai sebagai sebuah program. Namun bagi 20 anak muda yang mengikutinya, proses belajar tentang politik, kebijakan, profesionalisme, dan pengabdian baru saja dimulai.Penulis: Roudhoh Hannaaris Sa’id/Peserta MAPAN Batch II

02 Sep 2026
Nasional

Dari Kompleks Parlemen, Ahmad Doli Tegaskan: Masjidil Aqsa dan Palestina Tak Boleh Hilang dari Perhatian Dunia

Jakarta, BungkasNews - Isu Palestina kembali menggema dari jantung parlemen Indonesia. Di tengah dinamika politik nasional, suara tentang Masjidil Aqsa dan perjuangan rakyat Palestina kembali ditegaskan sebagai persoalan kemanusiaan yang tidak boleh dibiarkan tenggelam oleh hiruk-pikuk kepentingan politik global.Hal itu disampaikan Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sekaligus Ketua Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia, saat menghadiri Simposium Masjidil Aqsa dan Palestina (SIMATINA) 2026 di Kompleks Parlemen DPR RI, Senin (31/8/2026).Ahmad Doli mengapresiasi terselenggaranya SIMATINA 2026. Menurutnya, forum tersebut bukan sekadar ruang diskusi, melainkan momentum untuk kembali memperkuat perhatian dunia terhadap Masjidil Aqsa sekaligus perjuangan rakyat Palestina.“Kami sangat mengapresiasi terselenggaranya SIMATINA 2026. Ini tentunya menjadi momentum untuk memperkuat perhatian terhadap Masjidil Aqsa serta perjuangan rakyat Palestina,” ujar Ahmad Doli.Menurutnya, perhatian terhadap Palestina tidak boleh berhenti pada pernyataan solidaritas. Dukungan harus terus dijaga melalui berbagai jalur, termasuk diplomasi parlemen.Sebagai Ketua Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia, Ahmad Doli menegaskan komitmen lembaganya untuk terus menyuarakan kemerdekaan Palestina.“Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia akan terus menyuarakan untuk kemerdekaan Palestina,” tegasnya.Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa parlemen tidak ingin isu Palestina sekadar menjadi agenda seremonial. Di tengah konflik dan ketidakpastian yang terus membayangi kawasan Timur Tengah, perjuangan rakyat Palestina dinilai tetap membutuhkan perhatian dan tekanan politik dari komunitas internasional.Dari Kompleks Parlemen DPR RI, pesan itu kembali dikirim: Palestina belum selesai, Masjidil Aqsa belum boleh dilupakan, dan perjuangan menuju kemerdekaan Palestina masih menjadi agenda yang harus terus diperjuangkan.

01 Sep 2026
Terkini

RUU Perampasan Aset Masuk Agenda Paripurna DPR, Pembahasan Tetap Berlanjut di Tengah Demo 27 Agustus

Jakarta, BungkasNews — Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana resmi masuk dalam agenda Rapat Paripurna DPR RI yang digelar Kamis (27/8/2026). Dilansir dari Warta Ekonomi, rapat ini berlangsung bersamaan dengan aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) beserta sejumlah elemen masyarakat lainnya di sekitar Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.Dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 yang dimulai pukul 09.30 WIB itu, Komisi III DPR RI dijadwalkan menyampaikan laporan mengenai perkembangan penyusunan RUU Perampasan Aset. Poin ini menjadi sorotan karena tuntutan percepatan pengesahan RUU tersebut juga menjadi salah satu isu utama yang dibawa massa aksi di depan Gedung DPR.Meski demo berlangsung, DPR memastikan tidak ada penghentian aktivitas persidangan. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia menegaskan agenda parlemen tetap berjalan seperti biasa. Ia menyampaikan bahwa suasana kerja DPR menjelang aksi tidak jauh berbeda dari hari-hari sidang pada umumnya, dan menyebut situasi di lingkungan DPR masih normal.Pernyataan itu disampaikan Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (26/8/2026). Ia menambahkan bahwa pembahasan RUU Penyiaran dan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan di Baleg tetap dilanjutkan sesuai jadwal, tidak terpengaruh oleh rencana demonstrasi.Agenda Lengkap Rapat ParipurnaSelain laporan soal RUU Perampasan Aset, Rapat Paripurna hari ini memuat sejumlah agenda lain, di antaranya:Pengambilan keputusan Pembicaraan Tingkat II atas RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025.Tanggapan pemerintah atas pandangan umum fraksi terkait RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya.Laporan Baleg soal Perubahan Kelima Prolegnas RUU 2025-2029 dan Perubahan Keempat Prolegnas RUU Prioritas 2026, dilanjutkan pengambilan keputusan.Laporan Komisi XI DPR RI mengenai hasil uji kelayakan dan kepatutan calon Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Dewan Komisioner OJK.Pembahasan RUU Perubahan Keempat atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, usul inisiatif Komisi IV DPR RI.Laporan Tim Pengawas Penyelenggaraan Ibadah Haji DPR RI Tahun 2026 sebagai penutup rangkaian sidang.Demo dan Sidang Berjalan BeriringanDi luar ruang sidang, massa AMPB dan sejumlah kelompok masyarakat telah bersiap menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, salah satunya menuntut agar pembahasan RUU Perampasan Aset segera dirampungkan. Dengan demikian, agenda legislasi DPR dan aksi masyarakat berlangsung pada hari yang sama di kawasan Senayan — massa menyuarakan aspirasi di luar gedung, sementara di dalam, DPR tetap menjalankan agenda sidang sesuai rencana.Doli kembali menegaskan bahwa kerja-kerja Baleg tidak akan terganggu oleh demonstrasi. Pembahasan RUU akan terus bergilir seperti biasa, dari RUU Penyiaran ke RUU Perlindungan Ketenagakerjaan dan sebaliknya, mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya.Ftg/ubay

27 Aug 2026
Nasional

Ahmad Doli Tegaskan Komitmen WPPC Kawal Perjuangan Kemerdekaan Palestina

Jakarta - Dukungan Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina kembali ditegaskan di Kompleks Parlemen DPR RI. Ketua Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia atau World Peace Parliamentary Caucus (WPPC), Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyatakan bahwa perjuangan membela hak rakyat Palestina akan terus menjadi bagian dari komitmen parlemen Indonesia.Pernyataan tersebut disampaikan Ahmad Doli saat menerima dan berdiskusi dengan Ketua Lajnah Al-Quds dan Palestina, Kesatuan Ulama Muslim Antarbangsa, bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI), di Kompleks Parlemen DPR RI, Kamis (20/8/2026).Dalam pertemuan itu, Ahmad Doli menyampaikan apresiasi atas kunjungan delegasi Lajnah Al-Quds dan Palestina serta MUI. Ia menilai dialog antara parlemen dan kalangan ulama penting untuk memperkuat konsistensi dukungan Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina sekaligus mendorong terciptanya perdamaian dunia.Ahmad Doli menegaskan, sikap Indonesia terhadap Palestina bukanlah sikap sesaat dan bukan pula agenda yang bergantung pada pergantian pemerintahan. Dukungan tersebut, kata dia, telah menjadi komitmen yang terus dipertahankan dari masa ke masa.“Dari pemerintah ke pemerintah, dari presiden ke presiden, Indonesia selalu berupaya memperjuangkan kemerdekaan Palestina,” ujar Ahmad Doli.Menurutnya, konsistensi tersebut menunjukkan bahwa persoalan Palestina memiliki tempat penting dalam sikap politik Indonesia. Dukungan terhadap kemerdekaan Palestina juga tidak hanya datang dari pemerintah, tetapi telah menjadi bagian dari kepedulian masyarakat Indonesia.Karena itu, Ahmad Doli memastikan parlemen tidak akan berhenti menyuarakan dukungan tersebut. Melalui WPPC, parlemen berkomitmen memperkuat diplomasi parlemen, mendorong dialog, serta mengambil bagian dalam berbagai upaya membangun perdamaian dunia.“Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia atau World Peace Parliamentary Caucus (WPPC) akan terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina,” tegasnya.Pernyataan tersebut menegaskan posisi WPPC bahwa perjuangan Palestina bukan semata persoalan politik luar negeri, tetapi juga bagian dari agenda perdamaian dan kemanusiaan yang perlu terus diperjuangkan melalui berbagai jalur diplomasi.Pertemuan antara WPPC, Lajnah Al-Quds dan Palestina, serta MUI tersebut sekaligus membuka ruang penguatan sinergi antara parlemen dan ulama dalam membangun dukungan internasional terhadap penyelesaian persoalan Palestina secara damai dan berkeadilan.Bagi Indonesia, pesan yang disampaikan Ahmad Doli menjadi penegasan bahwa dukungan terhadap kemerdekaan Palestina akan terus diperjuangkan melalui jalur diplomasi dan parlemen, sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia dan hak rakyat Palestina untuk menentukan masa depannya sendiri.

26 Aug 2026