Hasil Pencarian untuk: "DPR RI"

Nasional

Komjen Suyudi Sangat Layak & Pantas Pimpin Polri, Mampu Bangun Komunikasi dengan Berbagai Elemen Masyarakat

Jakarta, Bungkasnews.com — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI), Dedi Siregar, menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto mengusulkan Komjen Pol. Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri merupakan langkah yang tepat dan patut diapresiasi.Menurut Dedi, sosok komjen.Pol. Suyudi Ario Seto memiliki pengalaman panjang di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pernah mengemban sejumlah jabatan strategis. Sebelum diusulkan sebagai calon Kapolri, Suyudi menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) sejak Agustus 2025, setelah sebelumnya menjabat Kapolda Banten.Komjen.Pol. Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri yang baru“Menurut kami, penunjukan Komjen Suyudi Ario Seto merupakan pilihan yang tepat. Beliau memiliki pengalaman dan rekam jejak panjang di institusi Polri. Yang tidak kalah penting adalah kemampuan membangun komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat,” ujar Dedi Siregar.“Indonesia adalah negara yang sangat majemuk. Karena itu, Kapolri ke depan harus mampu merangkul seluruh kelompok masyarakat, lintas suku, agama dan golongan. Komunikasi yang baik dengan tokoh masyarakat dan ulama juga menjadi modal penting untuk menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif,” katanya.Dedi menambahkan, pengalaman Suyudi sebagai Kepala BNN juga menjadi salah satu catatan penting. Menurutnya, pengalaman tersebut memberikan perspektif dalam menghadapi persoalan keamanan dan penegakan hukum yang kompleks.Pada Kamis (1/10/2026), Komisi III DPR RI menyetujui Komjen Pol. Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri secara aklamasi setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan serta menyampaikan visi dan misinya di hadapan Komisi III.Dalam uji kelayakan tersebut, Suyudi juga menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan pembenahan institusi Polri, memperkuat profesionalisme, akuntabilitas, kualitas pelayanan serta kedekatan Polri dengan masyarakat.Dedi berharap proses pergantian pucuk pimpinan Polri dapat berjalan sesuai mekanisme ketatanegaraan dan mendapatkan dukungan masyarakat.“Kita berharap proses ini berjalan lancar amanah sebagai Kapolri, kami berharap Komjen Suyudi dapat melanjutkan berbagai agenda nasionalPolri, memperkuat pelayanan kepada masyarakat, menjaga profesionalisme anggota, serta terus membangun komunikasi dengan seluruh elemen bangsa,” tegas Dedi.Ia juga mengajak masyarakat memberikan kesempatan kepada calon Kapolri untuk menunjukkan kemampuan kepemimpinannya melalui kerja nyata.“Yang dibutuhkan masyarakat adalah Polri yang profesional, humanis, responsif dan dekat dengan rakyat. Kami berharap kepemimpinan ke depan mampu menjaga soliditas internal sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri,” pungkasnya.Salam Hormat,Dedi SiregarKetua Umum

01 Oct 2026

Nasional

Komjen Suyudi Tegaskan Rekrutmen Polri Harus Bersih, Tak Boleh Ada “Titipan”

Jakarta, Bungkasnews.com — Komjen Pol Suyudi Ario Seto menegaskan pentingnya menjaga proses rekrutmen dan pembinaan karier di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) agar berjalan secara objektif, transparan, dan berdasarkan meritokrasi.Penegasan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam visi pembenahan Polri yang disampaikan Suyudi di tengah proses pencalonannya sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.Suyudi menekankan bahwa tidak boleh ada praktik “titipan”, transaksi maupun bentuk intervensi lain dalam proses pembinaan sumber daya manusia Polri. Menurutnya, prestasi dan rekam jejak integritas harus menjadi dasar dalam menentukan perjalanan karier personel.“Meritokrasi dan rekam integritas menjadi dasar. Tidak boleh ada ruang bagi titipan, transaksi, dan sponsorship,” tegas Suyudi dalam pemaparannya.Pernyataan tersebut sejalan dengan komitmen Polri untuk memastikan proses penerimaan anggota baru berlangsung secara bersih dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam rekrutmen Akpol 2026, Polri sebelumnya juga menegaskan bahwa proses penerimaan dilakukan melalui jalur reguler tanpa jalur khusus, kuota tertentu, maupun praktik titipan.Tekankan Integritas Sejak Proses RekrutmenMenurut Suyudi, pembenahan institusi kepolisian tidak cukup hanya dilakukan melalui perubahan aturan. Integritas harus dibangun sejak proses awal penerimaan anggota hingga pembinaan karier.Ia juga menegaskan bahwa anggota Polri tidak boleh menjadikan tekanan pekerjaan sebagai alasan untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum, termasuk menerima suap, melakukan pemerasan, merekayasa perkara maupun menjadi beking kegiatan ilegal.“Perubahan Polri tidak mungkin terjadi apabila pimpinan hanya meminta anggota berubah. Perubahan harus dimulai dari pimpinan dan dibuktikan di lapangan,” ujar Suyudi.Dalam proses pembinaan karier, Suyudi menempatkan meritokrasi dan rekam jejak sebagai bagian penting untuk memastikan personel yang memiliki prestasi dan integritas memperoleh kesempatan pengembangan karier secara adil.Suyudi Jalani Uji Kelayakan sebagai Calon KapolriKomitmen tersebut disampaikan ketika Suyudi tengah menjalani proses pencalonan sebagai Kapolri. Pada Kamis, 1 Oktober 2026, Komjen Pol Suyudi Ario Seto mengikuti uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi III DPR RI.Suyudi saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Namanya diajukan Presiden Prabowo Subianto sebagai calon Kapolri untuk menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.Dalam proses tersebut, Suyudi menyampaikan sejumlah gagasan terkait pembenahan institusi, termasuk penguatan integritas, profesionalitas, sistem karier berbasis meritokrasi serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.Komisi III DPR kemudian menyetujui Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri pengganti Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui rapat fit and proper test pada Kamis (1/10/2026). Persetujuan tersebut diberikan secara aklamasi.Transparansi Rekrutmen Jadi PerhatianIsu transparansi dalam rekrutmen Polri menjadi penting karena proses penerimaan anggota merupakan pintu awal pembentukan sumber daya manusia kepolisian.Polri sebelumnya menyatakan bahwa proses rekrutmen Akpol 2026 menerapkan prinsip BETAH, yakni Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis. Polri juga menyediakan mekanisme pengaduan bagi masyarakat apabila menemukan dugaan praktik kecurangan atau percaloan dalam proses seleksi.Dengan adanya penegasan mengenai larangan praktik “titipan”, pembinaan SDM Polri diarahkan agar lebih menempatkan kemampuan, prestasi, profesionalitas dan rekam jejak integritas sebagai dasar pengembangan personel.Komitmen tersebut menjadi salah satu bagian dari agenda pembenahan Polri yang kini berada dalam sorotan publik, khususnya terkait bagaimana institusi memastikan proses rekrutmen dan perjalanan karier personelnya berlangsung secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

01 Oct 2026

Terkini

Lamhot Sinaga: Untirta Punya Peran Strategis Menyiapkan SDM Unggul dari Banten untuk Indonesia

Jakarta, Bungkasnews.com — Ketua Ikatan Alumni Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (IKA Untirta) yang juga Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menyampaikan ucapan selamat atas peringatan Dies Natalis ke-45 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta).Lamhot berharap momentum 45 tahun perjalanan Untirta tidak hanya menjadi perayaan atas capaian yang telah diraih, tetapi juga menjadi titik tolak untuk memperkuat kontribusi perguruan tinggi bagi masyarakat, pembangunan Banten, dan kemajuan Indonesia."Selamat Dies Natalis ke-45 untuk Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh civitas akademika Untirta yang selama ini telah menjaga dan mengembangkan tradisi akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta inovasi," kata Lamhot dalam keterangannya, Jumat (25/9/2026).Menurut Lamhot, usia 45 tahun merupakan perjalanan panjang yang menunjukkan bahwa Untirta telah menjadi bagian penting dari perkembangan pendidikan tinggi di Banten.Karena itu, ia berharap Untirta tidak berhenti pada pencapaian institusional, tetapi terus memperluas kontribusinya sehingga keberadaan kampus benar-benar dirasakan oleh masyarakat."Perguruan tinggi tidak boleh hanya menjadi ruang untuk menghasilkan lulusan. Kampus harus menjadi pusat pengetahuan, pusat inovasi, sekaligus mitra strategis masyarakat dan pemerintah dalam menjawab berbagai persoalan pembangunan," ujar Lamhot.Ia mengatakan, posisi Untirta menjadi semakin penting karena Banten merupakan salah satu provinsi dengan dinamika ekonomi yang sangat besar. Perkembangan industri, perdagangan, jasa, pariwisata, ekonomi kreatif, hingga transformasi digital membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sekaligus kemampuan beradaptasi.Dalam konteks tersebut, menurut Lamhot, Untirta memiliki peluang besar untuk menjadi garda terdepan pendidikan tinggi di Banten yang berdampak bagi kesejahteraan masyarakat dan perekonomian nasional."Untirta harus menjadi salah satu lokomotif utama peningkatan kualitas sumber daya manusia di Banten. Kampus ini harus mampu membaca perubahan zaman dan menyiapkan lulusan yang tidak hanya siap masuk dunia kerja, tetapi juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan," katanya.Lamhot menilai hubungan antara pendidikan tinggi dan pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan. Kualitas pendidikan akan menentukan kualitas tenaga kerja, sementara kualitas tenaga kerja akan memengaruhi produktivitas dan daya saing ekonomi suatu daerah.Karena itu, ia berharap pengembangan Untirta ke depan semakin diarahkan pada penguatan riset, inovasi, kewirausahaan, teknologi, dan kolaborasi dengan dunia industri."Kalau kita ingin ekonomi tumbuh secara berkelanjutan, maka fondasinya adalah manusia. Kita membutuhkan manusia yang terdidik, memiliki keterampilan, mampu berinovasi, dan mempunyai keberanian untuk menciptakan sesuatu yang baru," ujar Lamhot.Ia juga mendorong agar hasil penelitian dan inovasi yang lahir dari lingkungan Untirta tidak berhenti di ruang-ruang akademik. Pengetahuan yang dihasilkan perguruan tinggi, kata dia, perlu diterjemahkan menjadi solusi yang dapat digunakan masyarakat dan dunia usaha.Menurut Lamhot, kampus memiliki posisi strategis sebagai jembatan antara ilmu pengetahuan, kebutuhan masyarakat, dan perkembangan industri."Riset harus memiliki kebermanfaatan. Inovasi harus bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Dan pendidikan harus memiliki keterhubungan dengan realitas ekonomi yang dihadapi masyarakat," katanya.Dalam pandangannya, tantangan perguruan tinggi ke depan juga semakin kompleks. Perkembangan kecerdasan artifisial, otomasi, ekonomi digital, perubahan struktur industri, serta kebutuhan terhadap pekerjaan berbasis pengetahuan akan mengubah peta kompetensi tenaga kerja.Karena itu, Untirta perlu terus memperkuat ekosistem pembelajaran yang adaptif agar mahasiswa memiliki kemampuan akademik sekaligus keterampilan yang relevan dengan perubahan dunia kerja."Mahasiswa Untirta harus dipersiapkan bukan hanya untuk menghadapi dunia hari ini, tetapi juga dunia sepuluh atau dua puluh tahun ke depan. Karena itu, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, teknologi, kewirausahaan, dan karakter harus berjalan bersama," ujar Lamhot.Lamhot juga menekankan pentingnya memperkuat hubungan antara Untirta dan para alumninya. Menurut dia, alumni merupakan bagian dari ekosistem perguruan tinggi yang dapat memberikan kontribusi melalui pengalaman profesional, jejaring, mentoring, kerja sama, maupun dukungan terhadap pengembangan kampus.Sebagai Ketua IKA Untirta, Lamhot mengatakan bahwa organisasi alumni memiliki tanggung jawab untuk ikut memperkuat hubungan antara kampus dan dunia profesional."IKA Untirta harus menjadi jembatan yang mempertemukan potensi kampus dengan pengalaman para alumni. Kita ingin alumni tidak hanya datang ketika ada acara seremonial, tetapi juga hadir dalam pengembangan pendidikan, penelitian, kewirausahaan, jejaring industri, dan pengabdian kepada masyarakat," katanya.Ia berharap sinergi antara civitas akademika, alumni, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dapat semakin diperkuat. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar perguruan tinggi tidak berjalan sendiri dalam menghadapi tantangan pembangunan.Lamhot mengatakan, pembangunan pendidikan pada akhirnya bukan hanya mengenai pembangunan gedung, peningkatan jumlah mahasiswa, atau bertambahnya program studi. Lebih dari itu, pembangunan pendidikan harus tercermin dari kemampuan sebuah perguruan tinggi menghasilkan manusia dan pengetahuan yang memberikan dampak nyata."Ukuran keberhasilan perguruan tinggi bukan hanya seberapa besar institusinya berkembang, tetapi seberapa besar kontribusinya terhadap masyarakat dan bangsa," ujar dia.Dalam konteks Banten, Lamhot berharap Untirta dapat menjadi pusat pengembangan gagasan dan inovasi yang mampu memperkuat daya saing daerah. Kampus diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap berbagai sektor strategis, mulai dari industri, ekonomi kreatif,UMKM, teknologi, lingkungan, hingga pengembangan masyarakat.Ia juga berharap lulusan Untirta dapat menjadi bagian dari kekuatan ekonomi baru di Banten dan berdampak secara nasional. Tidak seluruh lulusan harus berorientasi menjadi pencari kerja, tetapi juga didorong menjadi pencipta lapangan kerja melalui kewirausahaan dan inovasi."Kalau setiap tahun lahir generasi muda yang memiliki kemampuan menciptakan usaha, mengembangkan teknologi, dan membangun inovasi, maka kampus secara tidak langsung ikut menciptakan mesin pertumbuhan ekonomi baru," kata Lamhot.Menurut dia, kontribusi tersebut pada akhirnya tidak hanya berdampak bagi Banten. Perguruan tinggi daerah yang mampu menghasilkan SDM berkualitas akan ikut memperkuat struktur sumber daya manusia Indonesia secara keseluruhan.Lamhot berharap perjalanan 45 tahun Untirta menjadi fondasi untuk memasuki fase baru yang lebih kuat. Ia mendorong seluruh civitas akademika menjaga budaya akademik sekaligus membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan berbagai pemangku kepentingan."Selamat ulang tahun ke-45 untuk Untirta. Semoga semakin maju, semakin kuat, semakin terbuka terhadap inovasi, dan semakin besar kontribusinya bagi Banten dan Indonesia," ujar Lamhot.Ia menambahkan, IKA Untirta akan terus mendukung kemajuan almamater melalui berbagai bentuk kolaborasi yang memungkinkan. Menurut dia, kemajuan Untirta merupakan kepentingan bersama seluruh keluarga besar alumni."Sebagai alumni, tentu kami ingin melihat Untirta tumbuh menjadi perguruan tinggi yang semakin diperhitungkan. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kemajuan itu memberikan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat," kata Lamhot.Lamhot yang dikenal sebagai mantan aktivist kampus dan kepemudaan di level nasional ini pun mengajak seluruh civitas akademika Untirta menjadikan Dies Natalis ke-45 sebagai momentum untuk memperkuat optimisme dan semangat pengabdian."Empat puluh lima tahun adalah perjalanan yang panjang, tetapi masa depan masih jauh lebih panjang. Mari kita jadikan momentum ini untuk membangun Untirta yang semakin unggul, inovatif, inklusif, dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan bangsa," ujar dia.

26 Sep 2026

Terkini

Lamhot Sinaga Bekali Mahasiswa Golkar Internship Student, Dorong UMKM Naik Kelas dan Perkuat Ekonomi Nasional

Jakarta, BungkasNews.com — Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menjadi pemateri dalam kegiatan Golkar Internship Student pada 22 September 2026. Kegiatan tersebut diikuti oleh mahasiswa peserta program internship dengan mengangkat tema “Mendukung UMKM Naik Kelas dan Menopang Ekonomi Nasional.”Dalam kegiatan tersebut, Lamhot Sinaga memberikan pembekalan kepada para peserta mengenai pentingnya penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai salah satu bagian dari aktivitas perekonomian nasional.Salah satu materi yang disampaikan berkaitan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB). Para peserta diperkenalkan dengan pentingnya legalitas bagi pelaku usaha, termasuk informasi mengenai kemudahan memperoleh NIB secara gratis melalui sistem perizinan berusaha yang disediakan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Selain persoalan legalitas usaha, Lamhot juga membahas Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai salah satu skema pembiayaan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM yang memenuhi persyaratan. Materi tersebut memberikan gambaran kepada peserta mengenai pentingnya akses permodalan dalam mendukung pengembangan usaha masyarakat.Pembahasan mengenai UMKM tidak hanya diarahkan pada aspek usaha dan pembiayaan, tetapi juga pada pemahaman peserta terhadap keterkaitan antara pengembangan UMKM dengan perekonomian nasional. UMKM memiliki posisi penting dalam aktivitas ekonomi masyarakat sehingga penguatan kapasitas dan akses pelaku usaha menjadi salah satu bagian yang perlu mendapat perhatian.Selain memberikan materi mengenai UMKM, NIB, dan KUR, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari pembekalan bagi peserta Golkar Internship Student. Para mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk memperluas wawasan mengenai persoalan ekonomi masyarakat serta memahami keterkaitan antara kebijakan publik dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.Melalui program internship tersebut, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengalaman dari lingkungan akademik, tetapi juga mendapatkan ruang untuk mengenal secara lebih dekat proses pembelajaran dan praktik di lingkungan kelembagaan politik.Pembekalan yang diberikan Lamhot Sinaga diharapkan dapat memperluas wawasan peserta mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat sekaligus mendorong mahasiswa untuk memahami berbagai kebijakan yang berkaitan dengan dunia usaha dan pembangunan ekonomi nasional.Kegiatan tersebut menjadi salah satu rangkaian pembelajaran bagi peserta Golkar Internship Student. Materi mengenai UMKM, NIB, KUR, serta pembekalan kepada mahasiswa menjadi bagian dari upaya memberikan pemahaman yang lebih praktis mengenai persoalan ekonomi dan kebijakan publik kepada generasi muda.

23 Sep 2026

Nasional

Doli Kurnia: Tak Ada Perdamaian Dunia Tanpa Palestina Merdeka

Jakarta, Bungkasnews.com - Ketua Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia (World Peace Parliamentary Caucus/WPPC) DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menegaskan komitmen DPR RI untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui jalur diplomasi parlemen.Penegasan tersebut disampaikan Doli seusai menerima audiensi dan melakukan diskusi strategis bersama perwakilan Global Coalition for Quds and Palestine (GCQP) di Ruang Diplomasi Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (16/9/2026).Doli mengatakan, pertemuan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kerja sama yang telah beberapa kali dilakukan DPR RI bersama organisasi internasional yang memiliki perhatian terhadap persoalan Palestina.Ia menyebut, Indonesia sebelumnya juga telah dipercaya menjadi tuan rumah sekaligus lokasi kantor pusat (headquarter) Asia Pacific Coalition for Al-Quds and Palestine (APCQP).“Alhamdulillah, sekaligus saya berterima kasih kepada bapak-bapak di Majelis Ulama Indonesia. Begitu MUI mengetahui bahwa DPR sekarang bersama teman-teman membentuk Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia, mereka sangat aktif menyambungkan komunikasi dan silaturahmi kita dengan masyarakat maupun pimpinan-pimpinan di Palestina. Ini sudah yang kelima kali kita melakukan kegiatan bersama di DPR,” ujar Doli.Baca juga: Israel dan Maroko Sepakat Buka Kedutaan, Tingkatkan Hubungan DiplomatikDalam audiensi tersebut, delegasi GCQP yang berasal dari Palestina menyampaikan perkembangan situasi terkini di Gaza. Mereka menggambarkan kondisi kemanusiaan yang masih memprihatinkan akibat konflik yang berkepanjangan.“Hari ini kita menerima kunjungan anggota Global Coalition for Quds and Palestine. Ada dua orang perwakilan yang datang dari Palestina. Mereka menyampaikan situasi di Palestina, khususnya di Gaza, yang sampai sekarang masih belum kondusif. Masih terus terjadi genosida, pembunuhan anak kecil, perempuan, dan seterusnya,” ungkap politikus Fraksi Partai Golkar tersebut.Selain menyampaikan kondisi di lapangan, delegasi GCQP mengusulkan agar Indonesia memiliki komite khusus di parlemen yang menangani isu Palestina. Usulan tersebut, menurut mereka, dapat merujuk pada praktik di sejumlah negara, salah satunya Turki.Menanggapi usulan itu, Doli menjelaskan bahwa meskipun DPR RI belum memiliki komisi khusus yang menangani Palestina, komitmen terhadap isu tersebut telah diwujudkan melalui keberadaan Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia yang bekerja sama dengan BKSAP.“Walaupun secara formal di DPR tidak ada komisi yang mengurusi soal itu, tetapi kehadiran Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia merupakan bagian dari komitmen DPR bersama BKSAP terhadap isu-isu Palestina. Ini menegaskan sekali lagi bahwa Indonesia, baik pemerintah maupun DPR, selalu berkomitmen untuk terus bersama-sama memperjuangkan Palestina menjadi negara yang berdaulat dan merdeka,” tegasnya.Baca juga: Survei Kedua, Brimob Batalyon C Tegaskan Komitmen Bangun Jembatan Utama Aek MataDorong Kajian Regulasi Boikot Produk Terkait IsraelDalam pertemuan tersebut, GCQP juga mengusulkan agar Indonesia memiliki regulasi mengenai penolakan atau boikot terhadap produk-produk yang berkaitan dengan Israel.Doli mengatakan, usulan tersebut dapat menjadi bahan kajian dengan mempelajari regulasi serupa yang telah diterapkan di sejumlah negara, termasuk Inggris dan Irlandia.“Saya minta nanti kalau sudah ada salinan undang-undang yang sekarang diberlakukan di Inggris dan Irlandia itu bisa kita pelajari, bisa kita sosialisasikan, dan kita minta tanggapan dari masyarakat Indonesia, termasuk nanti kalau memang memungkinkan dibahas lebih lanjut di tingkat pemerintah maupun DPR,” jelasnya.Meski demikian, Doli menekankan bahwa setiap pembentukan undang-undang harus mengikuti mekanisme konstitusional serta melalui proses penyerapan aspirasi masyarakat.“Undang-undang itu adalah kesepakatan antara pemerintah dan rakyat Indonesia. Tentu prosesnya membutuhkan waktu, membutuhkan kesepakatan semua pihak, baik pemerintah maupun DPR. DPR juga harus menyerap aspirasi masyarakat Indonesia terlebih dahulu,” katanya.Palestina dan Amanat KonstitusiDoli menegaskan bahwa dukungan Indonesia terhadap perjuangan Palestina tidak semata-mata didasarkan pada hubungan historis antara kedua bangsa, tetapi juga merupakan bagian dari amanat konstitusi dan kepedulian terhadap nilai-nilai kemanusiaan.“Kita harus dukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Pertama, karena Palestina adalah salah satu negara yang sejak awal memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia. Kedua, ini adalah perjuangan kemanusiaan. Kita tidak boleh membiarkan di belahan dunia mana pun ada masyarakat yang terus-menerus menderita akibat penjajahan, apalagi genosida,” tuturnya.Menurut Doli, cita-cita mewujudkan perdamaian dunia belum dapat dikatakan tercapai selama Palestina belum memperoleh kemerdekaan sebagai negara yang berdaulat.“Saya sering mengatakan, kita boleh melihat perang berhenti di belahan dunia mana pun, tetapi selama Palestina belum menjadi negara yang berdaulat, saya kira kita tidak bisa menyimpulkan bahwa perdamaian dunia telah terwujud. Karena itu, perjuangan kemerdekaan Palestina tidak boleh berhenti,” pungkasnya.

17 Sep 2026

Nasional

Anggota DPR Skeptis Penerapan E-Voting Bisa Diterapkan di Indonesia

Jakarta, Bungkasnews.com - Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengaku skeptis terhadap wacana penerapan sistem pemungutan suara secara elektronik (e-voting) dalam pemilu di Indonesia. "Saya sebetulnya kalau bicara tentang e-voting ini skeptis," kata Doli, dalam seminar bertajuk "Menakar Konstitualitas Penerapan E-Voting di Indonesia" yang disiarkan secara daring, Senin (14/9/2026).Ia mengungkapkan, ada empat syarat e-voting bisa diterapkan di Indonesia. Syarat pertama terkait dengan kesiapan infrastruktur fisik, khususnya jaringan internet dan pasokan listrik.Ia menyoroti ketimpangan fasilitas fisik di Indonesia yang belum merata hingga ke daerah-daerah. "Karena sampai sekarang, jangankan jaringan internet, di negara kita ini ada daerah yang listrik saja belum masuk, gitu, ya," ujar dia.Baca juga: Prabowo Lantik Suahasil Nazara Jadi Menteri KeuanganSyarat kedua yang menjadi sorotan adalah tingkat literasi digital masyarakat, baik secara fisik maupun secara mental. Menurut dia, pemanfaatan teknologi memerlukan kesiapan mental agar tidak disalahgunakan untuk hal-hal yang merugikan."Soal apakah kita semua khususnya masyarakat ini sudah melek digital atau tidak, melek elektronik atau tidak. Ya, melek elektronik ini bisa secara fisik maupun secara mental, gitu," tutur dia. Masalah keamanan (security) dan ancaman peretasan menjadi syarat ketiga yang dinilai sangat krusial. Ia mengingatkan bahwa risiko kebocoran data dan peretasan di Indonesia terbilang tinggi, serta biaya perawatan sistemnya mahal. "Ini kan selalu salah satu misalnya negara-negara yang tadi mundur itu kan satu karena memang rawan di-hack, rawan hacking dan kemudian biaya pemeliharaannya mahal," ujar dia.Baca juga: Kapal Virgo Kecelakaan, Basarnas Cari 130 OrangSyarat keempat berkaitan dengan penegakan hukum (law enforcement) dan komitmen kepatuhan masyarakat maupun para pemangku kepentingan terhadap aturan main yang berlaku. Secara aturan dasar, ia mengakui penerapan e-voting tidak melanggar konstitusi dan sangat memungkinkan secara hukum. Kendati demikian, efektivitas sistem tersebut kembali pada komitmen bersama serta tingkat literasi seluruh stakeholder terkait.

15 Sep 2026

Utama

Mangihut Sinaga Dorong Reformasi Internal pada Badan Pemulihan Aset

Jakarta, Bungkasnews.com - Anggota Komisi III DPR RI, Mangihut Sinaga, secara terbuka menjelaskan persoalan dalam penanganan aset yang selama ini dilakukan oleh Badan Pemulihan Aset, Kejaksaan Republik Indonesia. Menurutnya masyarakat dapat penilain ketidaktransparanan penanganan aset yang dinilai masih menimbulkan ketidakjelasan di masyarakat. “Masyarakat sudah menilai selama ini transparansi penanganan aset selama ini tidak jelas,” ucap Mangihut Sinaga (8/9/26). Anggota DPR RI Dapil Sumatera Utara III tersebut juga mengingatkan perihal tanggung jawab Kejaksaan perihal aset yang dirampas, yang tidak terlepas dari aturan hingga eksekusi di lapangan.“Aset ini juga tidak terlepas dari tanggung jawab kita di Kejaksaan, mulai dari peraturan sampai dengan eksekusi tentang aset adalah domain daripada Kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum,” tambah Mangihut.Mantan Kepala Kajati Sulawesi Utara tersebut juga mengingatkan tanggung jawab Badan Pemulihan Aset apabila sewaktu-waktu dibentuk lembaga ataupun badan baru yang menangani aset tindak pidana oleh Pemerintah. “Andai kata besok ada lembaga Badan Penanganan Aset yang dibentuk oleh Pemerintah apakah pendapat Kejaksaan sudah siap dan setuju? Dan juga tidak tertutup kemungkinan ada juga Badan Pengawasan tentang Aset, supaya lebih jelas,” ujar Mangihut.Mangihut berharap, selama proses penyusunan RUU Perampasan Aset kedepan, Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI dapat melakukan reformasi kelembagaan secara internal, mengingat banyak persoalan aset yang sudah putus dan sudah dilelang melalui KPKNL, namun tak kunjung diserahkan kepada pihak pemenang. “Banyak aset yang sudah diputus dan sudah dilelang melalui KPKNL tetapi aset belum diserahkan kepada pemenang, banyak, bertahun-tahun juga banyak,” ucap Mangihut.

09 Sep 2026

Mahasiswa

Perjalanan MAPAN Batch II Berakhir, 20 Peserta Belajar Langsung Dinamika Politik di DPR RI

Jakarta — Perjalanan 20 peserta Magang Fraksi PAN DPR RI (MAPAN) Batch II resmi berakhir. Setelah kurang lebih tiga bulan menjalani proses pembelajaran, peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman mengenai lingkungan kerja parlemen, tetapi juga berkesempatan melihat secara langsung bagaimana dinamika politik, kebijakan, komunikasi, dan kerja kelembagaan berlangsung di DPR RI.Penutupan MAPAN Batch II menjadi penanda berakhirnya masa magang sekaligus momentum untuk mengapresiasi proses yang telah dilalui para peserta. Selama program berlangsung, peserta ditempatkan pada berbagai Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan terlibat dalam beragam aktivitas sesuai bidang masing-masing. Pengalaman tersebut menjadi ruang pembelajaran bagi generasi muda untuk memahami politik tidak hanya sebagai teori, tetapi sebagai proses yang nyata dan berlangsung di tengah masyarakat.Perwakilan peserta MAPAN Batch II, Kanaya Azkia, menyampaikan bahwa pengalaman magang bersama Fraksi PAN DPR RI menjadi langkah awal untuk memahami politik secara lebih konkret.“Dalam Program Magang bersama Fraksi PAN DPR RI menjadi langkah awal untuk tidak hanya memahami politik sebagai pengetahuan, tetapi pembelajaran yang langsung terjun,” ujar Kanaya.Menurutnya, pengalaman selama berada di lingkungan Fraksi PAN juga memperlihatkan bahwa kerja politik memiliki keterkaitan yang erat dengan kehidupan masyarakat. Berbagai program dan aktivitas yang dilakukan memberikan kesempatan kepada peserta untuk melihat bagaimana gagasan dan kebijakan dapat berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat.Kanaya juga menyoroti bahwa pembelajaran di Fraksi PAN tidak terbatas pada isu politik dalam pengertian sempit. Fraksi PAN turut bersentuhan dengan sejumlah isu strategis, seperti perubahan iklim, transisi energi, hingga ketahanan pangan.“Fraksi PAN juga menyentuh isu-isu strategis seperti perubahan iklim, transisi energi, dan juga ketahanan pangan,” tambahnya.Hal senada disampaikan Abdul Hakim Bafagih, Anggota Fraksi PAN DPR RI. Menurutnya, keberadaan peserta magang memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk melihat secara langsung proses politik yang selama ini mungkin hanya dipahami melalui ruang kelas dan pemberitaan.“Adik-adik melihat langsung bagaimana setiap keputusan-keputusan politik itu diambil,” ujarnya.Ia juga menyinggung pentingnya keterlibatan politik dalam berbagai kebijakan publik, termasuk dalam sektor pendidikan. Menurutnya, perjuangan terhadap alokasi anggaran pendidikan menjadi salah satu bagian yang turut diperhatikan oleh Fraksi PAN DPR RI.Bagi para peserta, pengalaman tersebut memberikan perspektif baru bahwa politik bukan sekadar perdebatan mengenai kekuasaan, tetapi juga berkaitan dengan proses memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui kebijakan.Menariknya, pengalaman MAPAN Batch II juga melahirkan berbagai bentuk karya dan capaian personal peserta. Salah satunya adalah Roudhoh Hannaaris Sa'id, peserta MAPAN Batch II yang berhasil menuangkan pengalaman magangnya ke dalam sebuah buku berjudul Di Balik Gedung Senayan: Menyusuri Ruang-Ruang Kebijakan, Menemukan Makna Pengabdian.Buku tersebut ditulis sebagai catatan personal selama menjalani perjalanan magang di Fraksi PAN DPR RI. Alih-alih menjadi laporan formal mengenai program MAPAN, buku tersebut mencoba merekam pengalaman seorang mahasiswa ketika berpindah dari ruang kelas menuju ruang-ruang kebijakan.Melalui buku tersebut, pengalaman mengikuti rapat, mengenal lingkungan parlemen, berinteraksi dengan berbagai orang, memahami pekerjaan di lingkungan fraksi, hingga melihat dinamika Komisi I dituangkan sebagai sebuah perjalanan reflektif. Bagi Roudhoh, pengalaman berada di parlemen bukan hanya tentang mengetahui bagaimana lembaga bekerja, tetapi juga tentang memahami makna tanggung jawab, profesionalisme, kepemimpinan, dan pengabdian.Selain menjadi ruang belajar, penutupan MAPAN Batch II juga menjadi momentum pemberian apresiasi kepada peserta. Sejumlah peserta memperoleh penghargaan atas kontribusi dan keaktifannya selama mengikuti program. Roudhoh Hannaaris Sa'id, Elvyra Putriwati, dan Kanaya Azkia menjadi peserta yang mendapatkan penghargaan sebagai peserta terbaik.Penghargaan tersebut menjadi salah satu bentuk apresiasi atas proses, kontribusi, dan semangat yang diberikan selama program berlangsung. Lebih dari sekadar kompetisi, penghargaan tersebut menjadi pengingat bahwa setiap peserta memiliki perjalanan dan kontribusi masing-masing selama berada di lingkungan Fraksi PAN DPR RI.Kurang lebih tiga bulan berada di lingkungan parlemen membuat para peserta tidak hanya membawa pulang pengalaman profesional, tetapi juga perspektif baru mengenai politik dan kehidupan bernegara. Mereka datang sebagai mahasiswa dengan berbagai latar belakang keilmuan, kemudian berproses melalui pekerjaan, diskusi, rapat, audiensi, serta berbagai kegiatan yang mempertemukan mereka dengan praktik politik secara langsung.Bersama Abdul Hakim Bafagih dalam penutupan MAPAN Batch II.Penutupan MAPAN Batch II karena itu bukan sekadar akhir dari sebuah program magang. Ia menjadi titik perpindahan dari satu ruang belajar menuju ruang belajar berikutnya. Pengalaman yang diperoleh selama berada di parlemen diharapkan dapat menjadi bekal bagi para peserta untuk terus berkembang, berkarya, dan mengambil peran di tengah masyarakat.Pesan tersebut juga menjadi semangat yang disampaikan kepada seluruh peserta: “Magang di Fraksi PAN, selalu terdepan.”Dengan berakhirnya MAPAN Batch II, perjalanan para peserta memang meninggalkan gedung parlemen. Namun, pengalaman, relasi, pengetahuan, dan pelajaran yang diperoleh selama berada di dalamnya akan menjadi bagian dari perjalanan masing-masing.MAPAN Batch II telah selesai sebagai sebuah program. Namun bagi 20 anak muda yang mengikutinya, proses belajar tentang politik, kebijakan, profesionalisme, dan pengabdian baru saja dimulai.Penulis: Roudhoh Hannaaris Sa’id/Peserta MAPAN Batch II

02 Sep 2026

Nasional

Dari Kompleks Parlemen, Ahmad Doli Tegaskan: Masjidil Aqsa dan Palestina Tak Boleh Hilang dari Perhatian Dunia

Jakarta, BungkasNews - Isu Palestina kembali menggema dari jantung parlemen Indonesia. Di tengah dinamika politik nasional, suara tentang Masjidil Aqsa dan perjuangan rakyat Palestina kembali ditegaskan sebagai persoalan kemanusiaan yang tidak boleh dibiarkan tenggelam oleh hiruk-pikuk kepentingan politik global.Hal itu disampaikan Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sekaligus Ketua Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia, saat menghadiri Simposium Masjidil Aqsa dan Palestina (SIMATINA) 2026 di Kompleks Parlemen DPR RI, Senin (31/8/2026).Ahmad Doli mengapresiasi terselenggaranya SIMATINA 2026. Menurutnya, forum tersebut bukan sekadar ruang diskusi, melainkan momentum untuk kembali memperkuat perhatian dunia terhadap Masjidil Aqsa sekaligus perjuangan rakyat Palestina.“Kami sangat mengapresiasi terselenggaranya SIMATINA 2026. Ini tentunya menjadi momentum untuk memperkuat perhatian terhadap Masjidil Aqsa serta perjuangan rakyat Palestina,” ujar Ahmad Doli.Menurutnya, perhatian terhadap Palestina tidak boleh berhenti pada pernyataan solidaritas. Dukungan harus terus dijaga melalui berbagai jalur, termasuk diplomasi parlemen.Sebagai Ketua Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia, Ahmad Doli menegaskan komitmen lembaganya untuk terus menyuarakan kemerdekaan Palestina.“Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia akan terus menyuarakan untuk kemerdekaan Palestina,” tegasnya.Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa parlemen tidak ingin isu Palestina sekadar menjadi agenda seremonial. Di tengah konflik dan ketidakpastian yang terus membayangi kawasan Timur Tengah, perjuangan rakyat Palestina dinilai tetap membutuhkan perhatian dan tekanan politik dari komunitas internasional.Dari Kompleks Parlemen DPR RI, pesan itu kembali dikirim: Palestina belum selesai, Masjidil Aqsa belum boleh dilupakan, dan perjuangan menuju kemerdekaan Palestina masih menjadi agenda yang harus terus diperjuangkan.

01 Sep 2026

Utama

Ahmad Doli Kurnia Tantang Mahasiswa UIN Jakarta: Jangan Sekadar Cari Jawaban, Berani Pertanyakan Masa Depan

Jakarta - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengajak mahasiswa baru Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIK) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk tidak sekadar mengikuti arus dalam menentukan masa depan. Ia mendorong generasi muda berani mempertanyakan kembali siapa dirinya, apa yang ingin dicapai, dan kontribusi apa yang hendak diberikan kepada bangsa..Pesan tersebut disampaikan Ahmad Doli saat menghadiri kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) FDIK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jumat (28/8/2026).Di hadapan para mahasiswa baru, Ahmad Doli mengajak mereka melakukan refleksi sejak awal memasuki dunia perguruan tinggi. Menurutnya, masa depan tidak semestinya hanya dipandang sebagai pertanyaan tentang profesi atau pekerjaan yang ingin dijalani.“Saya ingin mengajak adik-adik semua berpikir ulang, menanyakan pada diri sendiri, adik-adik di masa depan mau jadi apa,” kata Ahmad Doli.Ia mengatakan, pertanyaan mengenai masa depan selama ini sering berhenti pada satu hal sederhana: ingin menjadi apa ketika dewasa. Padahal, menurut dia, perkembangan zaman membuat cara generasi muda memandang masa depan harus ikut berubah.Ahmad Doli mencontohkan perubahan cara pandang di negara-negara maju yang mulai menggeser pertanyaan kepada anak-anak sekolah. Bukan lagi semata-mata tentang profesi yang ingin mereka sandang, tetapi mengenai bagaimana mereka melihat masa depan dan menentukan peran dalam kehidupan.Karena itu, ia meminta mahasiswa tidak menjadikan bangku kuliah sekadar tempat mengejar gelar. Perguruan tinggi harus menjadi ruang untuk membentuk cara berpikir, keberanian menyampaikan gagasan, sekaligus mempertajam kepekaan terhadap persoalan masyarakat.Bagi Ahmad Doli, idealisme dan daya kritis menjadi dua hal yang tidak boleh hilang dari diri mahasiswa.“Saya berpesan kepada adik-adik, tetap jaga idealismenya dan jaga daya kritisnya,” tegasnya.Pesan itu menjadi penting di tengah perubahan zaman yang semakin cepat. Mahasiswa, kata dia, harus mampu menjadi generasi yang tidak mudah menerima segala sesuatu begitu saja, tetapi berani bertanya, menguji informasi, dan mencari kebenaran dengan cara berpikir yang matang.Sebab, masa depan tidak hanya membutuhkan generasi yang memiliki kemampuan akademik, tetapi juga anak muda yang memiliki keberanian untuk berpikir dan menentukan sikap.Dari ruang PBAK, Ahmad Doli seolah ingin menitipkan satu pesan sederhana kepada mahasiswa baru: jangan buru-buru mencari jawaban tentang akan menjadi siapa. Mulailah dengan berani bertanya kepada diri sendiri, untuk apa ilmu yang sedang ditempuh dan untuk siapa masa depan itu akan diperjuangkan.

30 Aug 2026

Terkini

RUU Perampasan Aset Masuk Agenda Paripurna DPR, Pembahasan Tetap Berlanjut di Tengah Demo 27 Agustus

Jakarta, BungkasNews — Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana resmi masuk dalam agenda Rapat Paripurna DPR RI yang digelar Kamis (27/8/2026). Dilansir dari Warta Ekonomi, rapat ini berlangsung bersamaan dengan aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) beserta sejumlah elemen masyarakat lainnya di sekitar Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.Dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 yang dimulai pukul 09.30 WIB itu, Komisi III DPR RI dijadwalkan menyampaikan laporan mengenai perkembangan penyusunan RUU Perampasan Aset. Poin ini menjadi sorotan karena tuntutan percepatan pengesahan RUU tersebut juga menjadi salah satu isu utama yang dibawa massa aksi di depan Gedung DPR.Meski demo berlangsung, DPR memastikan tidak ada penghentian aktivitas persidangan. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia menegaskan agenda parlemen tetap berjalan seperti biasa. Ia menyampaikan bahwa suasana kerja DPR menjelang aksi tidak jauh berbeda dari hari-hari sidang pada umumnya, dan menyebut situasi di lingkungan DPR masih normal.Pernyataan itu disampaikan Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (26/8/2026). Ia menambahkan bahwa pembahasan RUU Penyiaran dan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan di Baleg tetap dilanjutkan sesuai jadwal, tidak terpengaruh oleh rencana demonstrasi.Agenda Lengkap Rapat ParipurnaSelain laporan soal RUU Perampasan Aset, Rapat Paripurna hari ini memuat sejumlah agenda lain, di antaranya:Pengambilan keputusan Pembicaraan Tingkat II atas RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025.Tanggapan pemerintah atas pandangan umum fraksi terkait RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya.Laporan Baleg soal Perubahan Kelima Prolegnas RUU 2025-2029 dan Perubahan Keempat Prolegnas RUU Prioritas 2026, dilanjutkan pengambilan keputusan.Laporan Komisi XI DPR RI mengenai hasil uji kelayakan dan kepatutan calon Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Dewan Komisioner OJK.Pembahasan RUU Perubahan Keempat atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, usul inisiatif Komisi IV DPR RI.Laporan Tim Pengawas Penyelenggaraan Ibadah Haji DPR RI Tahun 2026 sebagai penutup rangkaian sidang.Demo dan Sidang Berjalan BeriringanDi luar ruang sidang, massa AMPB dan sejumlah kelompok masyarakat telah bersiap menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, salah satunya menuntut agar pembahasan RUU Perampasan Aset segera dirampungkan. Dengan demikian, agenda legislasi DPR dan aksi masyarakat berlangsung pada hari yang sama di kawasan Senayan — massa menyuarakan aspirasi di luar gedung, sementara di dalam, DPR tetap menjalankan agenda sidang sesuai rencana.Doli kembali menegaskan bahwa kerja-kerja Baleg tidak akan terganggu oleh demonstrasi. Pembahasan RUU akan terus bergilir seperti biasa, dari RUU Penyiaran ke RUU Perlindungan Ketenagakerjaan dan sebaliknya, mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya.Ftg/ubay

27 Aug 2026

Utama

Golkar Hadir untuk Rakyat, Ahmad Doli Kawal Penanganan Dua Anak Korban Dugaan Kekerasan

Dairi, BungkasNews - Kepedulian terhadap dua anak bersaudara, AP (7) dan adiknya (6), korban dugaan kekerasan di Kabupaten Dairi, terus mendapat perhatian. Setelah sebelumnya menjadi perhatian pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, penanganan kedua korban kini turut dikawal langsung oleh Anggota DPR RI Komisi II Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tanjung.Ahmad Doli datang untuk memastikan kedua korban memperoleh penanganan medis, perlindungan, serta pendampingan yang layak. Perhatian tersebut semakin penting setelah AP dirujuk ke Rumah Sakit Haji Medan untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut.Dalam kunjungan tersebut, Ahmad Doli didampingi jajaran Partai Golkar Dairi yang mewakili Ketua Golkar Dairi Sabam Sibarani, yakni Ketua Harian Golkar Dairi Amper Nainggolan, Wakil Ketua OKK Bonar Butar-Butar, Bendahara Golkar Dairi Samsul Kudadiri, serta Ketua Ormas MKGR Sumatera Utara sekaligus Anggota DPRD Sumut Darma Putra Rangkuti. Turut hadir Ketua MUI Dairi Hj. Wahlim Munthe, Selasa (25/8/2026).Rombongan diterima Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dairi Tumpal Daut Pasaribu, Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Dairi dr. Erna Marpaung, serta pihak Rumah Sakit Haji Medan.Dalam pertemuan tersebut, Ahmad Doli memberikan bantuan untuk mendukung kebutuhan kedua korban sekaligus menegaskan pentingnya penanganan yang serius, menyeluruh, dan berkelanjutan.Menurut Ahmad Doli, kondisi kedua anak harus menjadi perhatian bersama. Penanganan tidak boleh berhenti pada aspek medis semata, tetapi juga harus mencakup pendampingan psikologis, perlindungan, serta pemenuhan hak-hak anak selama proses pemulihan.“Yang paling utama adalah bagaimana anak-anak ini mendapatkan penanganan terbaik sampai kondisi mereka benar-benar pulih. Jangan sampai persoalan biaya menjadi kendala dalam proses pengobatan,” tegas Ahmad Doli.Ia juga menekankan agar persoalan biaya tidak menjadi hambatan dalam proses perawatan. Pemerintah Kabupaten Dairi diharapkan memastikan biaya pengobatan dan kebutuhan perawatan kedua korban dapat terpenuhi sesuai ketentuan dan kewenangan yang ada.Hal tersebut menjadi perhatian khusus mengingat AP saat ini menjalani perawatan di Rumah Sakit Haji Medan setelah sebelumnya dirujuk dari RSUD Sidikalang.Golkar Dairi Pastikan Pengawalan BerkelanjutanPerhatian terhadap kedua korban merupakan bagian dari komitmen jajaran Partai Golkar untuk hadir di tengah masyarakat, terutama ketika masyarakat menghadapi persoalan yang membutuhkan perhatian dan dukungan.Atas arahan Ketua Golkar Dairi Sabam Sibarani, jajaran pengurus Partai Golkar Dairi sebelumnya telah mengunjungi kedua korban untuk memberikan dukungan moril sekaligus mengikuti perkembangan kondisi mereka.Ketua Harian Golkar Dairi Amper Nainggolan bersama jajaran pengurus lainnya kemudian memastikan komunikasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait tetap berjalan. Dengan keterlibatan Ahmad Doli Kurnia Tanjung, pengawalan terhadap penanganan kedua korban semakin diperkuat.Partai Golkar juga mendorong koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Dairi, rumah sakit, Dinas Sosial, DP3AP2KB, serta pihak terkait lainnya agar seluruh kebutuhan korban dapat ditangani secara terpadu sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.Kehadiran Ahmad Doli tidak dimaksudkan sebagai kunjungan seremonial. Fokus utamanya adalah memastikan kedua anak memperoleh hak atas pelayanan kesehatan, perlindungan, pendampingan, dan pemulihan secara optimal.Karena itu, jajaran Golkar Dairi akan terus mengikuti perkembangan kondisi kedua korban. Pengawalan diarahkan terutama pada aspek pemulihan dan pemenuhan kebutuhan korban agar peristiwa yang mereka alami tidak menyebabkan mereka kehilangan hak-haknya sebagai anak.Tidak Berhenti pada PengobatanPenanganan korban dugaan kekerasan tidak cukup hanya sampai pada saat mereka mendapatkan perawatan medis. Proses pemulihan harus dilakukan secara berkelanjutan hingga kondisi kedua anak semakin membaik dan mereka dapat kembali menjalani kehidupan secara layak.Koordinasi lintas pihak menjadi penting agar kebutuhan medis, sosial, psikologis, dan perlindungan anak dapat ditangani secara komprehensif.Keterlibatan Ahmad Doli Kurnia Tanjung bersama jajaran Golkar Sumatera Utara dan Golkar Dairi menjadi bentuk nyata kepedulian partai terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.Bagi Partai Golkar, keberadaan partai tidak hanya hadir dalam ruang politik, tetapi juga harus dirasakan ketika masyarakat membutuhkan perhatian dan dukungan. Dalam kasus ini, setiap jajaran mengambil peran sesuai kapasitas masing-masing, mulai dari arahan Ketua Golkar Dairi, pendampingan pengurus di lapangan, hingga keterlibatan Ahmad Doli dalam memastikan penanganan kedua korban mendapat perhatian serius.Komitmen tersebut diharapkan terus berjalan bersama pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait dengan satu tujuan utama: memastikan AP dan adiknya mendapatkan perawatan, perlindungan, pendampingan, serta pemulihan terbaik.Inilah bentuk nyata “Golkar Hadir untuk Rakyat”: hadir ketika masyarakat membutuhkan, bergerak ketika ada persoalan, dan terus mengawal agar masyarakat memperoleh perhatian serta pelayanan yang semestinya.

26 Aug 2026

Nasional

Ahmad Doli Tegaskan Komitmen WPPC Kawal Perjuangan Kemerdekaan Palestina

Jakarta - Dukungan Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina kembali ditegaskan di Kompleks Parlemen DPR RI. Ketua Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia atau World Peace Parliamentary Caucus (WPPC), Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyatakan bahwa perjuangan membela hak rakyat Palestina akan terus menjadi bagian dari komitmen parlemen Indonesia.Pernyataan tersebut disampaikan Ahmad Doli saat menerima dan berdiskusi dengan Ketua Lajnah Al-Quds dan Palestina, Kesatuan Ulama Muslim Antarbangsa, bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI), di Kompleks Parlemen DPR RI, Kamis (20/8/2026).Dalam pertemuan itu, Ahmad Doli menyampaikan apresiasi atas kunjungan delegasi Lajnah Al-Quds dan Palestina serta MUI. Ia menilai dialog antara parlemen dan kalangan ulama penting untuk memperkuat konsistensi dukungan Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina sekaligus mendorong terciptanya perdamaian dunia.Ahmad Doli menegaskan, sikap Indonesia terhadap Palestina bukanlah sikap sesaat dan bukan pula agenda yang bergantung pada pergantian pemerintahan. Dukungan tersebut, kata dia, telah menjadi komitmen yang terus dipertahankan dari masa ke masa.“Dari pemerintah ke pemerintah, dari presiden ke presiden, Indonesia selalu berupaya memperjuangkan kemerdekaan Palestina,” ujar Ahmad Doli.Menurutnya, konsistensi tersebut menunjukkan bahwa persoalan Palestina memiliki tempat penting dalam sikap politik Indonesia. Dukungan terhadap kemerdekaan Palestina juga tidak hanya datang dari pemerintah, tetapi telah menjadi bagian dari kepedulian masyarakat Indonesia.Karena itu, Ahmad Doli memastikan parlemen tidak akan berhenti menyuarakan dukungan tersebut. Melalui WPPC, parlemen berkomitmen memperkuat diplomasi parlemen, mendorong dialog, serta mengambil bagian dalam berbagai upaya membangun perdamaian dunia.“Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia atau World Peace Parliamentary Caucus (WPPC) akan terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina,” tegasnya.Pernyataan tersebut menegaskan posisi WPPC bahwa perjuangan Palestina bukan semata persoalan politik luar negeri, tetapi juga bagian dari agenda perdamaian dan kemanusiaan yang perlu terus diperjuangkan melalui berbagai jalur diplomasi.Pertemuan antara WPPC, Lajnah Al-Quds dan Palestina, serta MUI tersebut sekaligus membuka ruang penguatan sinergi antara parlemen dan ulama dalam membangun dukungan internasional terhadap penyelesaian persoalan Palestina secara damai dan berkeadilan.Bagi Indonesia, pesan yang disampaikan Ahmad Doli menjadi penegasan bahwa dukungan terhadap kemerdekaan Palestina akan terus diperjuangkan melalui jalur diplomasi dan parlemen, sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia dan hak rakyat Palestina untuk menentukan masa depannya sendiri.

26 Aug 2026