Hasil Pencarian untuk: "Ahmad Doli"

Terkini

Doli Kurnia Bawa Gagasan Perubahan Desain Pemilu: Pileg Dulu, Pilpres Kemudian

Jakarta, Bungkasnews.com - Anggota Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia kembali membuka wacana perubahan desain pemilu seiring rencana pembahasan RUU Pemilu di komisinya dalam waktu dekat.Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu mengusulkan agar pemilihan anggota legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) kembali digelar terpisah, setelah dalam beberapa pemilu terakhir digelar bersamaan."Kami memang sejak awal mengusulkan agar ketiga jenis pemilu yang kita miliki, pileg, pilpres, dan pilkada sebaiknya diselenggarakan terpisah, tidak ada yang disatukan," kata Doli dalam keterangannya, Selasa (22/9).Doli mengungkap tiga alasan, pertama, konsentrasi masyarakat agar tidak terbelah di kotak suara. Baik pilpres, pileg, maupun pilkada.Menurut dia, pemilihan serentak, selama ini membuat masyarakat tak fokus pada sosok yang mereka pilih. Sebab, ada banyak kontak suara dan materi kampanye yang mereka terima."Kita ingin agar setiap jenis Pemilu bisa diikuti oleh masyarakat secara fokus terhadap masing-masing jenis pemilihan," katanya.Kedua, ujar Doli, pemilihan serentak, terutama pilpres, akan kehilangan legitimasinya karena menggunakan syarat suara pileg lima tahun sebelumnya. Padahal, rentang waktu itu memungkinkan perubahan sikap partai dalam mengusung jagoannya di pilpres."Yang akhirnya bisa membuat tidak relevan antara aspirasi dukungan kepada partai politik dan presiden-wakil presiden pada saat pemilu itu dilangsungkan," kata Doli.Ketiga, pemisahan pileg dan pilpres, diyakini akan lebih meringankan beban penyelenggara pemilu.Sejumlah isu seputar RUU Pemilu kini kian mengemuka dan menjadi pembicaraan lintas fraksi di DPR. Sebelumnya, opsi ambang batas juga sempat mencuat, baik untuk presiden yang telah dihapus maupun parlemen yang diusulkan naik menjadi 5 persen.

23 Sep 2026

Nasional

Doli Kurnia: Tak Ada Perdamaian Dunia Tanpa Palestina Merdeka

Jakarta, Bungkasnews.com - Ketua Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia (World Peace Parliamentary Caucus/WPPC) DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menegaskan komitmen DPR RI untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui jalur diplomasi parlemen.Penegasan tersebut disampaikan Doli seusai menerima audiensi dan melakukan diskusi strategis bersama perwakilan Global Coalition for Quds and Palestine (GCQP) di Ruang Diplomasi Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (16/9/2026).Doli mengatakan, pertemuan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kerja sama yang telah beberapa kali dilakukan DPR RI bersama organisasi internasional yang memiliki perhatian terhadap persoalan Palestina.Ia menyebut, Indonesia sebelumnya juga telah dipercaya menjadi tuan rumah sekaligus lokasi kantor pusat (headquarter) Asia Pacific Coalition for Al-Quds and Palestine (APCQP).“Alhamdulillah, sekaligus saya berterima kasih kepada bapak-bapak di Majelis Ulama Indonesia. Begitu MUI mengetahui bahwa DPR sekarang bersama teman-teman membentuk Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia, mereka sangat aktif menyambungkan komunikasi dan silaturahmi kita dengan masyarakat maupun pimpinan-pimpinan di Palestina. Ini sudah yang kelima kali kita melakukan kegiatan bersama di DPR,” ujar Doli.Baca juga: Israel dan Maroko Sepakat Buka Kedutaan, Tingkatkan Hubungan DiplomatikDalam audiensi tersebut, delegasi GCQP yang berasal dari Palestina menyampaikan perkembangan situasi terkini di Gaza. Mereka menggambarkan kondisi kemanusiaan yang masih memprihatinkan akibat konflik yang berkepanjangan.“Hari ini kita menerima kunjungan anggota Global Coalition for Quds and Palestine. Ada dua orang perwakilan yang datang dari Palestina. Mereka menyampaikan situasi di Palestina, khususnya di Gaza, yang sampai sekarang masih belum kondusif. Masih terus terjadi genosida, pembunuhan anak kecil, perempuan, dan seterusnya,” ungkap politikus Fraksi Partai Golkar tersebut.Selain menyampaikan kondisi di lapangan, delegasi GCQP mengusulkan agar Indonesia memiliki komite khusus di parlemen yang menangani isu Palestina. Usulan tersebut, menurut mereka, dapat merujuk pada praktik di sejumlah negara, salah satunya Turki.Menanggapi usulan itu, Doli menjelaskan bahwa meskipun DPR RI belum memiliki komisi khusus yang menangani Palestina, komitmen terhadap isu tersebut telah diwujudkan melalui keberadaan Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia yang bekerja sama dengan BKSAP.“Walaupun secara formal di DPR tidak ada komisi yang mengurusi soal itu, tetapi kehadiran Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia merupakan bagian dari komitmen DPR bersama BKSAP terhadap isu-isu Palestina. Ini menegaskan sekali lagi bahwa Indonesia, baik pemerintah maupun DPR, selalu berkomitmen untuk terus bersama-sama memperjuangkan Palestina menjadi negara yang berdaulat dan merdeka,” tegasnya.Baca juga: Survei Kedua, Brimob Batalyon C Tegaskan Komitmen Bangun Jembatan Utama Aek MataDorong Kajian Regulasi Boikot Produk Terkait IsraelDalam pertemuan tersebut, GCQP juga mengusulkan agar Indonesia memiliki regulasi mengenai penolakan atau boikot terhadap produk-produk yang berkaitan dengan Israel.Doli mengatakan, usulan tersebut dapat menjadi bahan kajian dengan mempelajari regulasi serupa yang telah diterapkan di sejumlah negara, termasuk Inggris dan Irlandia.“Saya minta nanti kalau sudah ada salinan undang-undang yang sekarang diberlakukan di Inggris dan Irlandia itu bisa kita pelajari, bisa kita sosialisasikan, dan kita minta tanggapan dari masyarakat Indonesia, termasuk nanti kalau memang memungkinkan dibahas lebih lanjut di tingkat pemerintah maupun DPR,” jelasnya.Meski demikian, Doli menekankan bahwa setiap pembentukan undang-undang harus mengikuti mekanisme konstitusional serta melalui proses penyerapan aspirasi masyarakat.“Undang-undang itu adalah kesepakatan antara pemerintah dan rakyat Indonesia. Tentu prosesnya membutuhkan waktu, membutuhkan kesepakatan semua pihak, baik pemerintah maupun DPR. DPR juga harus menyerap aspirasi masyarakat Indonesia terlebih dahulu,” katanya.Palestina dan Amanat KonstitusiDoli menegaskan bahwa dukungan Indonesia terhadap perjuangan Palestina tidak semata-mata didasarkan pada hubungan historis antara kedua bangsa, tetapi juga merupakan bagian dari amanat konstitusi dan kepedulian terhadap nilai-nilai kemanusiaan.“Kita harus dukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Pertama, karena Palestina adalah salah satu negara yang sejak awal memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia. Kedua, ini adalah perjuangan kemanusiaan. Kita tidak boleh membiarkan di belahan dunia mana pun ada masyarakat yang terus-menerus menderita akibat penjajahan, apalagi genosida,” tuturnya.Menurut Doli, cita-cita mewujudkan perdamaian dunia belum dapat dikatakan tercapai selama Palestina belum memperoleh kemerdekaan sebagai negara yang berdaulat.“Saya sering mengatakan, kita boleh melihat perang berhenti di belahan dunia mana pun, tetapi selama Palestina belum menjadi negara yang berdaulat, saya kira kita tidak bisa menyimpulkan bahwa perdamaian dunia telah terwujud. Karena itu, perjuangan kemerdekaan Palestina tidak boleh berhenti,” pungkasnya.

17 Sep 2026

Nasional

Anggota DPR Skeptis Penerapan E-Voting Bisa Diterapkan di Indonesia

Jakarta, Bungkasnews.com - Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengaku skeptis terhadap wacana penerapan sistem pemungutan suara secara elektronik (e-voting) dalam pemilu di Indonesia. "Saya sebetulnya kalau bicara tentang e-voting ini skeptis," kata Doli, dalam seminar bertajuk "Menakar Konstitualitas Penerapan E-Voting di Indonesia" yang disiarkan secara daring, Senin (14/9/2026).Ia mengungkapkan, ada empat syarat e-voting bisa diterapkan di Indonesia. Syarat pertama terkait dengan kesiapan infrastruktur fisik, khususnya jaringan internet dan pasokan listrik.Ia menyoroti ketimpangan fasilitas fisik di Indonesia yang belum merata hingga ke daerah-daerah. "Karena sampai sekarang, jangankan jaringan internet, di negara kita ini ada daerah yang listrik saja belum masuk, gitu, ya," ujar dia.Baca juga: Prabowo Lantik Suahasil Nazara Jadi Menteri KeuanganSyarat kedua yang menjadi sorotan adalah tingkat literasi digital masyarakat, baik secara fisik maupun secara mental. Menurut dia, pemanfaatan teknologi memerlukan kesiapan mental agar tidak disalahgunakan untuk hal-hal yang merugikan."Soal apakah kita semua khususnya masyarakat ini sudah melek digital atau tidak, melek elektronik atau tidak. Ya, melek elektronik ini bisa secara fisik maupun secara mental, gitu," tutur dia. Masalah keamanan (security) dan ancaman peretasan menjadi syarat ketiga yang dinilai sangat krusial. Ia mengingatkan bahwa risiko kebocoran data dan peretasan di Indonesia terbilang tinggi, serta biaya perawatan sistemnya mahal. "Ini kan selalu salah satu misalnya negara-negara yang tadi mundur itu kan satu karena memang rawan di-hack, rawan hacking dan kemudian biaya pemeliharaannya mahal," ujar dia.Baca juga: Kapal Virgo Kecelakaan, Basarnas Cari 130 OrangSyarat keempat berkaitan dengan penegakan hukum (law enforcement) dan komitmen kepatuhan masyarakat maupun para pemangku kepentingan terhadap aturan main yang berlaku. Secara aturan dasar, ia mengakui penerapan e-voting tidak melanggar konstitusi dan sangat memungkinkan secara hukum. Kendati demikian, efektivitas sistem tersebut kembali pada komitmen bersama serta tingkat literasi seluruh stakeholder terkait.

15 Sep 2026

Nasional

Golkar Tak Persoalkan Demokrat Dorong AHY untuk Pilpres 2029

Jakarta, Bungkasnews.com - Partai Golongan Karya (Golkar) menghormati kedaulatan dan kewenangan Partai Demokrat dalam menentukan arah politik, termasuk apabila partai tersebut memutuskan mengusung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menegaskan bahwa setiap partai politik memiliki hak dan kebebasan untuk menentukan sikap serta agenda politiknya masing-masing.“Jadi kalaupun Demokrat kemudian menyatakan hari ini mau calonkan AHY sebagai calon presiden, so what gitu loh,” ujar Doli dalam dialog Kompas Petang di Kompas TV, Selasa, 8 September 2026.Menurut Doli, keterbukaan AHY untuk tampil sebagai contender dalam kontestasi politik mendatang merupakan hal yang positif dalam kehidupan demokrasi. Ia menilai setiap tokoh maupun partai politik memiliki ruang untuk menyampaikan gagasan dan mempersiapkan diri menghadapi kompetisi politik.“Anggap saja ini support moral dari kita juga buat dia, begitu, biar tambah semangat,” tutur Doli.Doli menekankan bahwa dinamika politik menuju Pilpres 2029 masih sangat panjang. Karena itu, berbagai pernyataan dan sikap politik yang muncul saat ini merupakan bagian dari proses demokrasi yang perlu dihormati.Di sisi lain, Juru Bicara Partai Demokrat, Diska Putri, menilai terlalu dini apabila pidato politik AHY langsung dikaitkan dengan pencalonan pada Pemilu 2029.Menurut Diska, pidato yang disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat tersebut lebih tepat dipahami sebagai refleksi perjalanan 25 tahun Partai Demokrat sekaligus penegasan terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang menjadi perhatian partai.“Kalau melihat konteksnya, pidato politik yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Mas AHY ini adalah pidato politik refleksi 25 tahun Partai Demokrat,” kata Diska.Dalam pidatonya, AHY menyoroti pentingnya penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, bebas, dan demokratis. Ia juga mengingatkan seluruh elemen aparatur negara, mulai dari TNI, Polri, kejaksaan, lembaga intelijen, hingga Aparatur Sipil Negara (ASN), agar senantiasa menjaga profesionalitas dan netralitas.AHY menegaskan bahwa fasilitas dan kewenangan negara tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis.“Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu. Para pejuang demokrat di seluruh Tanah Air, kekuasaan datang dan pergi. Jabatan ada waktunya, pemilu memiliki siklusnya, tetapi tanggung jawab kepada rakyat tidak pernah selesai,” tegas AHY.Pernyataan tersebut menegaskan bahwa dinamika menuju Pilpres 2029 telah mulai menjadi bagian dari perbincangan politik nasional. Meski demikian, baik Golkar maupun Demokrat sama-sama menempatkan proses demokrasi dan kewenangan masing-masing partai sebagai bagian penting dalam menentukan arah politik ke depan.

09 Sep 2026

Nasional

Dari Kompleks Parlemen, Ahmad Doli Tegaskan: Masjidil Aqsa dan Palestina Tak Boleh Hilang dari Perhatian Dunia

Jakarta, BungkasNews - Isu Palestina kembali menggema dari jantung parlemen Indonesia. Di tengah dinamika politik nasional, suara tentang Masjidil Aqsa dan perjuangan rakyat Palestina kembali ditegaskan sebagai persoalan kemanusiaan yang tidak boleh dibiarkan tenggelam oleh hiruk-pikuk kepentingan politik global.Hal itu disampaikan Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sekaligus Ketua Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia, saat menghadiri Simposium Masjidil Aqsa dan Palestina (SIMATINA) 2026 di Kompleks Parlemen DPR RI, Senin (31/8/2026).Ahmad Doli mengapresiasi terselenggaranya SIMATINA 2026. Menurutnya, forum tersebut bukan sekadar ruang diskusi, melainkan momentum untuk kembali memperkuat perhatian dunia terhadap Masjidil Aqsa sekaligus perjuangan rakyat Palestina.“Kami sangat mengapresiasi terselenggaranya SIMATINA 2026. Ini tentunya menjadi momentum untuk memperkuat perhatian terhadap Masjidil Aqsa serta perjuangan rakyat Palestina,” ujar Ahmad Doli.Menurutnya, perhatian terhadap Palestina tidak boleh berhenti pada pernyataan solidaritas. Dukungan harus terus dijaga melalui berbagai jalur, termasuk diplomasi parlemen.Sebagai Ketua Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia, Ahmad Doli menegaskan komitmen lembaganya untuk terus menyuarakan kemerdekaan Palestina.“Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia akan terus menyuarakan untuk kemerdekaan Palestina,” tegasnya.Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa parlemen tidak ingin isu Palestina sekadar menjadi agenda seremonial. Di tengah konflik dan ketidakpastian yang terus membayangi kawasan Timur Tengah, perjuangan rakyat Palestina dinilai tetap membutuhkan perhatian dan tekanan politik dari komunitas internasional.Dari Kompleks Parlemen DPR RI, pesan itu kembali dikirim: Palestina belum selesai, Masjidil Aqsa belum boleh dilupakan, dan perjuangan menuju kemerdekaan Palestina masih menjadi agenda yang harus terus diperjuangkan.

01 Sep 2026

Utama

Ahmad Doli Kurnia Tantang Mahasiswa UIN Jakarta: Jangan Sekadar Cari Jawaban, Berani Pertanyakan Masa Depan

Jakarta - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengajak mahasiswa baru Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIK) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk tidak sekadar mengikuti arus dalam menentukan masa depan. Ia mendorong generasi muda berani mempertanyakan kembali siapa dirinya, apa yang ingin dicapai, dan kontribusi apa yang hendak diberikan kepada bangsa..Pesan tersebut disampaikan Ahmad Doli saat menghadiri kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) FDIK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jumat (28/8/2026).Di hadapan para mahasiswa baru, Ahmad Doli mengajak mereka melakukan refleksi sejak awal memasuki dunia perguruan tinggi. Menurutnya, masa depan tidak semestinya hanya dipandang sebagai pertanyaan tentang profesi atau pekerjaan yang ingin dijalani.“Saya ingin mengajak adik-adik semua berpikir ulang, menanyakan pada diri sendiri, adik-adik di masa depan mau jadi apa,” kata Ahmad Doli.Ia mengatakan, pertanyaan mengenai masa depan selama ini sering berhenti pada satu hal sederhana: ingin menjadi apa ketika dewasa. Padahal, menurut dia, perkembangan zaman membuat cara generasi muda memandang masa depan harus ikut berubah.Ahmad Doli mencontohkan perubahan cara pandang di negara-negara maju yang mulai menggeser pertanyaan kepada anak-anak sekolah. Bukan lagi semata-mata tentang profesi yang ingin mereka sandang, tetapi mengenai bagaimana mereka melihat masa depan dan menentukan peran dalam kehidupan.Karena itu, ia meminta mahasiswa tidak menjadikan bangku kuliah sekadar tempat mengejar gelar. Perguruan tinggi harus menjadi ruang untuk membentuk cara berpikir, keberanian menyampaikan gagasan, sekaligus mempertajam kepekaan terhadap persoalan masyarakat.Bagi Ahmad Doli, idealisme dan daya kritis menjadi dua hal yang tidak boleh hilang dari diri mahasiswa.“Saya berpesan kepada adik-adik, tetap jaga idealismenya dan jaga daya kritisnya,” tegasnya.Pesan itu menjadi penting di tengah perubahan zaman yang semakin cepat. Mahasiswa, kata dia, harus mampu menjadi generasi yang tidak mudah menerima segala sesuatu begitu saja, tetapi berani bertanya, menguji informasi, dan mencari kebenaran dengan cara berpikir yang matang.Sebab, masa depan tidak hanya membutuhkan generasi yang memiliki kemampuan akademik, tetapi juga anak muda yang memiliki keberanian untuk berpikir dan menentukan sikap.Dari ruang PBAK, Ahmad Doli seolah ingin menitipkan satu pesan sederhana kepada mahasiswa baru: jangan buru-buru mencari jawaban tentang akan menjadi siapa. Mulailah dengan berani bertanya kepada diri sendiri, untuk apa ilmu yang sedang ditempuh dan untuk siapa masa depan itu akan diperjuangkan.

30 Aug 2026

Terkini

RUU Perampasan Aset Masuk Agenda Paripurna DPR, Pembahasan Tetap Berlanjut di Tengah Demo 27 Agustus

Jakarta, BungkasNews — Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana resmi masuk dalam agenda Rapat Paripurna DPR RI yang digelar Kamis (27/8/2026). Dilansir dari Warta Ekonomi, rapat ini berlangsung bersamaan dengan aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) beserta sejumlah elemen masyarakat lainnya di sekitar Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.Dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 yang dimulai pukul 09.30 WIB itu, Komisi III DPR RI dijadwalkan menyampaikan laporan mengenai perkembangan penyusunan RUU Perampasan Aset. Poin ini menjadi sorotan karena tuntutan percepatan pengesahan RUU tersebut juga menjadi salah satu isu utama yang dibawa massa aksi di depan Gedung DPR.Meski demo berlangsung, DPR memastikan tidak ada penghentian aktivitas persidangan. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia menegaskan agenda parlemen tetap berjalan seperti biasa. Ia menyampaikan bahwa suasana kerja DPR menjelang aksi tidak jauh berbeda dari hari-hari sidang pada umumnya, dan menyebut situasi di lingkungan DPR masih normal.Pernyataan itu disampaikan Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (26/8/2026). Ia menambahkan bahwa pembahasan RUU Penyiaran dan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan di Baleg tetap dilanjutkan sesuai jadwal, tidak terpengaruh oleh rencana demonstrasi.Agenda Lengkap Rapat ParipurnaSelain laporan soal RUU Perampasan Aset, Rapat Paripurna hari ini memuat sejumlah agenda lain, di antaranya:Pengambilan keputusan Pembicaraan Tingkat II atas RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025.Tanggapan pemerintah atas pandangan umum fraksi terkait RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya.Laporan Baleg soal Perubahan Kelima Prolegnas RUU 2025-2029 dan Perubahan Keempat Prolegnas RUU Prioritas 2026, dilanjutkan pengambilan keputusan.Laporan Komisi XI DPR RI mengenai hasil uji kelayakan dan kepatutan calon Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Dewan Komisioner OJK.Pembahasan RUU Perubahan Keempat atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, usul inisiatif Komisi IV DPR RI.Laporan Tim Pengawas Penyelenggaraan Ibadah Haji DPR RI Tahun 2026 sebagai penutup rangkaian sidang.Demo dan Sidang Berjalan BeriringanDi luar ruang sidang, massa AMPB dan sejumlah kelompok masyarakat telah bersiap menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, salah satunya menuntut agar pembahasan RUU Perampasan Aset segera dirampungkan. Dengan demikian, agenda legislasi DPR dan aksi masyarakat berlangsung pada hari yang sama di kawasan Senayan — massa menyuarakan aspirasi di luar gedung, sementara di dalam, DPR tetap menjalankan agenda sidang sesuai rencana.Doli kembali menegaskan bahwa kerja-kerja Baleg tidak akan terganggu oleh demonstrasi. Pembahasan RUU akan terus bergilir seperti biasa, dari RUU Penyiaran ke RUU Perlindungan Ketenagakerjaan dan sebaliknya, mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya.Ftg/ubay

27 Aug 2026

Utama

Golkar Hadir untuk Rakyat, Ahmad Doli Kawal Penanganan Dua Anak Korban Dugaan Kekerasan

Dairi, BungkasNews - Kepedulian terhadap dua anak bersaudara, AP (7) dan adiknya (6), korban dugaan kekerasan di Kabupaten Dairi, terus mendapat perhatian. Setelah sebelumnya menjadi perhatian pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, penanganan kedua korban kini turut dikawal langsung oleh Anggota DPR RI Komisi II Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tanjung.Ahmad Doli datang untuk memastikan kedua korban memperoleh penanganan medis, perlindungan, serta pendampingan yang layak. Perhatian tersebut semakin penting setelah AP dirujuk ke Rumah Sakit Haji Medan untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut.Dalam kunjungan tersebut, Ahmad Doli didampingi jajaran Partai Golkar Dairi yang mewakili Ketua Golkar Dairi Sabam Sibarani, yakni Ketua Harian Golkar Dairi Amper Nainggolan, Wakil Ketua OKK Bonar Butar-Butar, Bendahara Golkar Dairi Samsul Kudadiri, serta Ketua Ormas MKGR Sumatera Utara sekaligus Anggota DPRD Sumut Darma Putra Rangkuti. Turut hadir Ketua MUI Dairi Hj. Wahlim Munthe, Selasa (25/8/2026).Rombongan diterima Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dairi Tumpal Daut Pasaribu, Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Dairi dr. Erna Marpaung, serta pihak Rumah Sakit Haji Medan.Dalam pertemuan tersebut, Ahmad Doli memberikan bantuan untuk mendukung kebutuhan kedua korban sekaligus menegaskan pentingnya penanganan yang serius, menyeluruh, dan berkelanjutan.Menurut Ahmad Doli, kondisi kedua anak harus menjadi perhatian bersama. Penanganan tidak boleh berhenti pada aspek medis semata, tetapi juga harus mencakup pendampingan psikologis, perlindungan, serta pemenuhan hak-hak anak selama proses pemulihan.“Yang paling utama adalah bagaimana anak-anak ini mendapatkan penanganan terbaik sampai kondisi mereka benar-benar pulih. Jangan sampai persoalan biaya menjadi kendala dalam proses pengobatan,” tegas Ahmad Doli.Ia juga menekankan agar persoalan biaya tidak menjadi hambatan dalam proses perawatan. Pemerintah Kabupaten Dairi diharapkan memastikan biaya pengobatan dan kebutuhan perawatan kedua korban dapat terpenuhi sesuai ketentuan dan kewenangan yang ada.Hal tersebut menjadi perhatian khusus mengingat AP saat ini menjalani perawatan di Rumah Sakit Haji Medan setelah sebelumnya dirujuk dari RSUD Sidikalang.Golkar Dairi Pastikan Pengawalan BerkelanjutanPerhatian terhadap kedua korban merupakan bagian dari komitmen jajaran Partai Golkar untuk hadir di tengah masyarakat, terutama ketika masyarakat menghadapi persoalan yang membutuhkan perhatian dan dukungan.Atas arahan Ketua Golkar Dairi Sabam Sibarani, jajaran pengurus Partai Golkar Dairi sebelumnya telah mengunjungi kedua korban untuk memberikan dukungan moril sekaligus mengikuti perkembangan kondisi mereka.Ketua Harian Golkar Dairi Amper Nainggolan bersama jajaran pengurus lainnya kemudian memastikan komunikasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait tetap berjalan. Dengan keterlibatan Ahmad Doli Kurnia Tanjung, pengawalan terhadap penanganan kedua korban semakin diperkuat.Partai Golkar juga mendorong koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Dairi, rumah sakit, Dinas Sosial, DP3AP2KB, serta pihak terkait lainnya agar seluruh kebutuhan korban dapat ditangani secara terpadu sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.Kehadiran Ahmad Doli tidak dimaksudkan sebagai kunjungan seremonial. Fokus utamanya adalah memastikan kedua anak memperoleh hak atas pelayanan kesehatan, perlindungan, pendampingan, dan pemulihan secara optimal.Karena itu, jajaran Golkar Dairi akan terus mengikuti perkembangan kondisi kedua korban. Pengawalan diarahkan terutama pada aspek pemulihan dan pemenuhan kebutuhan korban agar peristiwa yang mereka alami tidak menyebabkan mereka kehilangan hak-haknya sebagai anak.Tidak Berhenti pada PengobatanPenanganan korban dugaan kekerasan tidak cukup hanya sampai pada saat mereka mendapatkan perawatan medis. Proses pemulihan harus dilakukan secara berkelanjutan hingga kondisi kedua anak semakin membaik dan mereka dapat kembali menjalani kehidupan secara layak.Koordinasi lintas pihak menjadi penting agar kebutuhan medis, sosial, psikologis, dan perlindungan anak dapat ditangani secara komprehensif.Keterlibatan Ahmad Doli Kurnia Tanjung bersama jajaran Golkar Sumatera Utara dan Golkar Dairi menjadi bentuk nyata kepedulian partai terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.Bagi Partai Golkar, keberadaan partai tidak hanya hadir dalam ruang politik, tetapi juga harus dirasakan ketika masyarakat membutuhkan perhatian dan dukungan. Dalam kasus ini, setiap jajaran mengambil peran sesuai kapasitas masing-masing, mulai dari arahan Ketua Golkar Dairi, pendampingan pengurus di lapangan, hingga keterlibatan Ahmad Doli dalam memastikan penanganan kedua korban mendapat perhatian serius.Komitmen tersebut diharapkan terus berjalan bersama pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait dengan satu tujuan utama: memastikan AP dan adiknya mendapatkan perawatan, perlindungan, pendampingan, serta pemulihan terbaik.Inilah bentuk nyata “Golkar Hadir untuk Rakyat”: hadir ketika masyarakat membutuhkan, bergerak ketika ada persoalan, dan terus mengawal agar masyarakat memperoleh perhatian serta pelayanan yang semestinya.

26 Aug 2026

Nasional

Ahmad Doli Tegaskan Komitmen WPPC Kawal Perjuangan Kemerdekaan Palestina

Jakarta - Dukungan Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina kembali ditegaskan di Kompleks Parlemen DPR RI. Ketua Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia atau World Peace Parliamentary Caucus (WPPC), Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyatakan bahwa perjuangan membela hak rakyat Palestina akan terus menjadi bagian dari komitmen parlemen Indonesia.Pernyataan tersebut disampaikan Ahmad Doli saat menerima dan berdiskusi dengan Ketua Lajnah Al-Quds dan Palestina, Kesatuan Ulama Muslim Antarbangsa, bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI), di Kompleks Parlemen DPR RI, Kamis (20/8/2026).Dalam pertemuan itu, Ahmad Doli menyampaikan apresiasi atas kunjungan delegasi Lajnah Al-Quds dan Palestina serta MUI. Ia menilai dialog antara parlemen dan kalangan ulama penting untuk memperkuat konsistensi dukungan Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina sekaligus mendorong terciptanya perdamaian dunia.Ahmad Doli menegaskan, sikap Indonesia terhadap Palestina bukanlah sikap sesaat dan bukan pula agenda yang bergantung pada pergantian pemerintahan. Dukungan tersebut, kata dia, telah menjadi komitmen yang terus dipertahankan dari masa ke masa.“Dari pemerintah ke pemerintah, dari presiden ke presiden, Indonesia selalu berupaya memperjuangkan kemerdekaan Palestina,” ujar Ahmad Doli.Menurutnya, konsistensi tersebut menunjukkan bahwa persoalan Palestina memiliki tempat penting dalam sikap politik Indonesia. Dukungan terhadap kemerdekaan Palestina juga tidak hanya datang dari pemerintah, tetapi telah menjadi bagian dari kepedulian masyarakat Indonesia.Karena itu, Ahmad Doli memastikan parlemen tidak akan berhenti menyuarakan dukungan tersebut. Melalui WPPC, parlemen berkomitmen memperkuat diplomasi parlemen, mendorong dialog, serta mengambil bagian dalam berbagai upaya membangun perdamaian dunia.“Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia atau World Peace Parliamentary Caucus (WPPC) akan terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina,” tegasnya.Pernyataan tersebut menegaskan posisi WPPC bahwa perjuangan Palestina bukan semata persoalan politik luar negeri, tetapi juga bagian dari agenda perdamaian dan kemanusiaan yang perlu terus diperjuangkan melalui berbagai jalur diplomasi.Pertemuan antara WPPC, Lajnah Al-Quds dan Palestina, serta MUI tersebut sekaligus membuka ruang penguatan sinergi antara parlemen dan ulama dalam membangun dukungan internasional terhadap penyelesaian persoalan Palestina secara damai dan berkeadilan.Bagi Indonesia, pesan yang disampaikan Ahmad Doli menjadi penegasan bahwa dukungan terhadap kemerdekaan Palestina akan terus diperjuangkan melalui jalur diplomasi dan parlemen, sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia dan hak rakyat Palestina untuk menentukan masa depannya sendiri.

26 Aug 2026