Hasil Pencarian untuk: "Presiden"

Nasional

Dudung Abdurachman Di Lantik Menko Polkam, Aktivis Nasional : Sosok Figur Terbaik yang Loyal Terhadap Bapak Presiden Prabowo

Jakarta, Bungkasnews.com — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI), Dedi Siregar, menyampaikan ucapan selamat dan dukungan penuh atas penunjukan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) dalam perombakan kabinet (reshuffle) pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kamis (01/10/2026)Dedi menilai langkah ini sebagai keputusan strategis yang sangat tepat dalam memperkuat stabilitas politik dan keamanan nasional."Kami dari keluarga besar DPP LPPI mengucapkan selamat atas kepercayaan baru yang diberikan kepada Jenderal (Purn.) Dudung Abdurachman. Beliau adalah salah satu figur terbaik bangsa yang sangat layak mengemban amanah sebagai Menko Polkam karena rekam jejaknya yang sudah teruji, berintegritas, dan berhasil dalam melakukan pekerjaannya selama ini," ujar Dedi Siregar Dedi menambahkan bahwa mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) tersebut dikenal sebagai sosok yang ramah (humble) namun tegas, serta memiliki loyalitas yang sangat tinggi kepada pemerintah dan negara.Kami meyakini kepemimpinan pak Dudung di Kemenko Polkam akan mampu mewujudkan visi besar Presiden bapak Presiden Prabowo, terutama dalam menjaga persatuan nasional dan penegakan hukum.Dedi Siregar, Ketua DPP LPPI ( Foto: Dok. Istimewa)"Prestasi Jenderal Dudung selama di TNI sangat luar biasa dan membanggakan. Kami optimistis, dengan karakter kepemimpinannya yang dekat dengan rakyat, beliau dapat bekerja sesuai dengan harapan publik dan membawa stabilitas keamanan Indonesia ke arah yang lebih solid," tambah Dedi.Sebagaimana diketahui, isu perombakan kabinet menguat setelah Jenderal (Purn.) Dudung Abdurachman terlihat merapat ke Istana Kepresidenan Jakarta menjelang agenda pelantikan sejumlah pejabat baru. Jabatan Menko Polkam diproyeksikan akan diserahterimakan untuk menyegarkan jajaran Kabinet Merah Putih dalam mengawal program-program prioritas nasional.Di akhir pernyataannya, kami menyatakan kesiapannya untuk bersinergi dan mengawal seluruh kebijakan Kemenko Polkam di bawah kepemimpinan baru demi kemajuan NKRI.

01 Oct 2026

Nasional

Komjen Suyudi Sangat Layak & Pantas Pimpin Polri, Mampu Bangun Komunikasi dengan Berbagai Elemen Masyarakat

Jakarta, Bungkasnews.com — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI), Dedi Siregar, menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto mengusulkan Komjen Pol. Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri merupakan langkah yang tepat dan patut diapresiasi.Menurut Dedi, sosok komjen.Pol. Suyudi Ario Seto memiliki pengalaman panjang di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pernah mengemban sejumlah jabatan strategis. Sebelum diusulkan sebagai calon Kapolri, Suyudi menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) sejak Agustus 2025, setelah sebelumnya menjabat Kapolda Banten.Komjen.Pol. Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri yang baru“Menurut kami, penunjukan Komjen Suyudi Ario Seto merupakan pilihan yang tepat. Beliau memiliki pengalaman dan rekam jejak panjang di institusi Polri. Yang tidak kalah penting adalah kemampuan membangun komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat,” ujar Dedi Siregar.“Indonesia adalah negara yang sangat majemuk. Karena itu, Kapolri ke depan harus mampu merangkul seluruh kelompok masyarakat, lintas suku, agama dan golongan. Komunikasi yang baik dengan tokoh masyarakat dan ulama juga menjadi modal penting untuk menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif,” katanya.Dedi menambahkan, pengalaman Suyudi sebagai Kepala BNN juga menjadi salah satu catatan penting. Menurutnya, pengalaman tersebut memberikan perspektif dalam menghadapi persoalan keamanan dan penegakan hukum yang kompleks.Pada Kamis (1/10/2026), Komisi III DPR RI menyetujui Komjen Pol. Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri secara aklamasi setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan serta menyampaikan visi dan misinya di hadapan Komisi III.Dalam uji kelayakan tersebut, Suyudi juga menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan pembenahan institusi Polri, memperkuat profesionalisme, akuntabilitas, kualitas pelayanan serta kedekatan Polri dengan masyarakat.Dedi berharap proses pergantian pucuk pimpinan Polri dapat berjalan sesuai mekanisme ketatanegaraan dan mendapatkan dukungan masyarakat.“Kita berharap proses ini berjalan lancar amanah sebagai Kapolri, kami berharap Komjen Suyudi dapat melanjutkan berbagai agenda nasionalPolri, memperkuat pelayanan kepada masyarakat, menjaga profesionalisme anggota, serta terus membangun komunikasi dengan seluruh elemen bangsa,” tegas Dedi.Ia juga mengajak masyarakat memberikan kesempatan kepada calon Kapolri untuk menunjukkan kemampuan kepemimpinannya melalui kerja nyata.“Yang dibutuhkan masyarakat adalah Polri yang profesional, humanis, responsif dan dekat dengan rakyat. Kami berharap kepemimpinan ke depan mampu menjaga soliditas internal sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri,” pungkasnya.Salam Hormat,Dedi SiregarKetua Umum

01 Oct 2026

Nasional

Komjen Suyudi Tegaskan Rekrutmen Polri Harus Bersih, Tak Boleh Ada “Titipan”

Jakarta, Bungkasnews.com — Komjen Pol Suyudi Ario Seto menegaskan pentingnya menjaga proses rekrutmen dan pembinaan karier di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) agar berjalan secara objektif, transparan, dan berdasarkan meritokrasi.Penegasan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam visi pembenahan Polri yang disampaikan Suyudi di tengah proses pencalonannya sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.Suyudi menekankan bahwa tidak boleh ada praktik “titipan”, transaksi maupun bentuk intervensi lain dalam proses pembinaan sumber daya manusia Polri. Menurutnya, prestasi dan rekam jejak integritas harus menjadi dasar dalam menentukan perjalanan karier personel.“Meritokrasi dan rekam integritas menjadi dasar. Tidak boleh ada ruang bagi titipan, transaksi, dan sponsorship,” tegas Suyudi dalam pemaparannya.Pernyataan tersebut sejalan dengan komitmen Polri untuk memastikan proses penerimaan anggota baru berlangsung secara bersih dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam rekrutmen Akpol 2026, Polri sebelumnya juga menegaskan bahwa proses penerimaan dilakukan melalui jalur reguler tanpa jalur khusus, kuota tertentu, maupun praktik titipan.Tekankan Integritas Sejak Proses RekrutmenMenurut Suyudi, pembenahan institusi kepolisian tidak cukup hanya dilakukan melalui perubahan aturan. Integritas harus dibangun sejak proses awal penerimaan anggota hingga pembinaan karier.Ia juga menegaskan bahwa anggota Polri tidak boleh menjadikan tekanan pekerjaan sebagai alasan untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum, termasuk menerima suap, melakukan pemerasan, merekayasa perkara maupun menjadi beking kegiatan ilegal.“Perubahan Polri tidak mungkin terjadi apabila pimpinan hanya meminta anggota berubah. Perubahan harus dimulai dari pimpinan dan dibuktikan di lapangan,” ujar Suyudi.Dalam proses pembinaan karier, Suyudi menempatkan meritokrasi dan rekam jejak sebagai bagian penting untuk memastikan personel yang memiliki prestasi dan integritas memperoleh kesempatan pengembangan karier secara adil.Suyudi Jalani Uji Kelayakan sebagai Calon KapolriKomitmen tersebut disampaikan ketika Suyudi tengah menjalani proses pencalonan sebagai Kapolri. Pada Kamis, 1 Oktober 2026, Komjen Pol Suyudi Ario Seto mengikuti uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi III DPR RI.Suyudi saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Namanya diajukan Presiden Prabowo Subianto sebagai calon Kapolri untuk menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.Dalam proses tersebut, Suyudi menyampaikan sejumlah gagasan terkait pembenahan institusi, termasuk penguatan integritas, profesionalitas, sistem karier berbasis meritokrasi serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.Komisi III DPR kemudian menyetujui Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri pengganti Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui rapat fit and proper test pada Kamis (1/10/2026). Persetujuan tersebut diberikan secara aklamasi.Transparansi Rekrutmen Jadi PerhatianIsu transparansi dalam rekrutmen Polri menjadi penting karena proses penerimaan anggota merupakan pintu awal pembentukan sumber daya manusia kepolisian.Polri sebelumnya menyatakan bahwa proses rekrutmen Akpol 2026 menerapkan prinsip BETAH, yakni Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis. Polri juga menyediakan mekanisme pengaduan bagi masyarakat apabila menemukan dugaan praktik kecurangan atau percaloan dalam proses seleksi.Dengan adanya penegasan mengenai larangan praktik “titipan”, pembinaan SDM Polri diarahkan agar lebih menempatkan kemampuan, prestasi, profesionalitas dan rekam jejak integritas sebagai dasar pengembangan personel.Komitmen tersebut menjadi salah satu bagian dari agenda pembenahan Polri yang kini berada dalam sorotan publik, khususnya terkait bagaimana institusi memastikan proses rekrutmen dan perjalanan karier personelnya berlangsung secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

01 Oct 2026

Nasional

Prabowo Bahas Karhutla Bareng Pakar: Saya Paling Hormat

Jakarta, Bungkasnews.com – Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah pakar dan akademisi untuk membahas persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya yang terjadi di kawasan gambut.Diskusi tersebut digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9/2026). Dalam pertemuan itu, Prabowo meminta masukan dari para ahli mengenai cara mencegah kebakaran sekaligus mengelola lahan gambut secara lebih baik.Dilansir dari detikNews, Prabowo menyampaikan tiga hal utama yang ingin dibahas bersama para pakar.Pertama, soal regulasi yang dinilai masih memiliki celah. Prabowo menyinggung adanya delapan peraturan daerah di tingkat kabupaten yang memungkinkan pembakaran lahan hingga dua hektare.“Yang pertama, kita harus koreksi regulasi. Itu nanti kita harus tegas. Masih ada delapan perda di kabupaten. Bayangkan, yang mau pakai loophole bahwa boleh bakar 2 hektar. Which is menurut saya complete nonsense. Bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar,” kata Prabowo.Perusahaan Juga Jadi PerhatianPrabowo juga menyinggung kewajiban perusahaan dalam mencegah kebakaran. Menurutnya, perusahaan memiliki sejumlah kewajiban, seperti menyediakan menara pemantau, embung, hingga tim pemadam kebakaran.Namun, ia menyebut tingkat kepatuhan perusahaan masih berbeda-beda.“Ada perusahaan yang patuh, ada perusahaan yang tidak. Ini harus kita tertibkan,” ujar Prabowo.Karena itu, Prabowo meminta para pakar memberikan masukan mengenai langkah yang bisa dilakukan pemerintah untuk mencegah karhutla di kawasan hutan.Tiga Pertanyaan untuk Para PakarSelain soal regulasi dan kewajiban perusahaan, Prabowo juga ingin mendapat pandangan mengenai pemanfaatan lahan gambut.Ia menanyakan apakah kawasan gambut dapat dimanfaatkan secara produktif tanpa meningkatkan risiko kebakaran.“Apakah gambut ini bisa kita manfaatkan ke arah produktif? Apakah kita bisa tanam tanaman di atas gambut?” kata Prabowo.Prabowo menyebut tiga hal tersebut menjadi pertanyaan utama yang ingin mendapatkan masukan dari para pakar, yaitu pencegahan kebakaran di kawasan hutan, pengelolaan kawasan hutan yang memiliki gambut, serta kemungkinan pemanfaatan gambut secara produktif.Prabowo: Saya Paling Hormat Sama PakarDalam diskusi tersebut, Prabowo juga menegaskan bahwa dirinya menghormati para pakar. Pernyataan itu disampaikan setelah ia menyinggung adanya kemungkinan pernyataannya dipelintir sehingga seolah-olah tidak menghargai pandangan akademisi.“Jadi Saudara-saudara, jangan salah ya menerima, kadang-kadang saya kalau bicara di audience, suka dipelintir ya, dibilang seolah saya nggak hormati pakar. Saya paling hormat sama pakar.”Prabowo kemudian meminta para pakar memberikan masukan mengenai langkah yang bisa dilakukan pemerintah dalam menangani persoalan karhutla dan pengelolaan lahan gambut.Pembahasan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mencari masukan berbasis keahlian dalam menghadapi persoalan kebakaran hutan dan lahan, sekaligus melihat kemungkinan pemanfaatan kawasan gambut secara produktif.

25 Sep 2026

Terkini

Doli Kurnia Bawa Gagasan Perubahan Desain Pemilu: Pileg Dulu, Pilpres Kemudian

Jakarta, Bungkasnews.com - Anggota Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia kembali membuka wacana perubahan desain pemilu seiring rencana pembahasan RUU Pemilu di komisinya dalam waktu dekat.Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu mengusulkan agar pemilihan anggota legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) kembali digelar terpisah, setelah dalam beberapa pemilu terakhir digelar bersamaan."Kami memang sejak awal mengusulkan agar ketiga jenis pemilu yang kita miliki, pileg, pilpres, dan pilkada sebaiknya diselenggarakan terpisah, tidak ada yang disatukan," kata Doli dalam keterangannya, Selasa (22/9).Doli mengungkap tiga alasan, pertama, konsentrasi masyarakat agar tidak terbelah di kotak suara. Baik pilpres, pileg, maupun pilkada.Menurut dia, pemilihan serentak, selama ini membuat masyarakat tak fokus pada sosok yang mereka pilih. Sebab, ada banyak kontak suara dan materi kampanye yang mereka terima."Kita ingin agar setiap jenis Pemilu bisa diikuti oleh masyarakat secara fokus terhadap masing-masing jenis pemilihan," katanya.Kedua, ujar Doli, pemilihan serentak, terutama pilpres, akan kehilangan legitimasinya karena menggunakan syarat suara pileg lima tahun sebelumnya. Padahal, rentang waktu itu memungkinkan perubahan sikap partai dalam mengusung jagoannya di pilpres."Yang akhirnya bisa membuat tidak relevan antara aspirasi dukungan kepada partai politik dan presiden-wakil presiden pada saat pemilu itu dilangsungkan," kata Doli.Ketiga, pemisahan pileg dan pilpres, diyakini akan lebih meringankan beban penyelenggara pemilu.Sejumlah isu seputar RUU Pemilu kini kian mengemuka dan menjadi pembicaraan lintas fraksi di DPR. Sebelumnya, opsi ambang batas juga sempat mencuat, baik untuk presiden yang telah dihapus maupun parlemen yang diusulkan naik menjadi 5 persen.

23 Sep 2026

Nasional

Prabowo Ingin Kuliah di PTN Gratis, Pemerintah Siapkan Kajian

Jakarta, Bungkasnews.com – Wacana pendidikan gratis kembali mencuat. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keinginannya agar biaya pendidikan di sekolah negeri hingga perguruan tinggi negeri (PTN) bisa digratiskan.Menanggapi hal tersebut, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan pemerintah akan menindaklanjuti arahan Presiden. Dilansir dari detikNews, Brian menyebut Presiden Prabowo sebelumnya juga telah meminta kementeriannya mengkaji kemungkinan menggratiskan biaya kuliah di PTN.“Kami tentu akan menindak lanjuti arahan Bapak Presiden. Sebetulnya, sejak beberapa waktu lalu Bapak Presiden juga sudah meminta kami untuk melakukan kajian terhadap kemungkinan menggratiskan biaya kuliah di Perguruan Tinggi Negeri,” kata Brian kepada wartawan, Minggu (20/9/2026).Skema Pembiayaan Masih DikajiMenurut Brian, kajian yang dilakukan pemerintah salah satunya membahas opsi skema pembiayaan untuk pendidikan tinggi negeri.Setelah kajian selesai, hasilnya akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo. Selanjutnya, rencana tersebut akan dibahas bersama kementerian dan lembaga terkait.“Setelah selesai (kajiannya), tentu kami akan laporkan kepada Bapak Presiden untuk dibahas secara menyeluruh bersama kementerian dan lembaga terkait lainnya,” ujar Brian.Artinya, wacana kuliah gratis di PTN saat ini masih berada dalam tahap kajian. Belum ada keterangan mengenai kapan kebijakan tersebut mulai diterapkan atau seperti apa skema pembiayaannya.Saat Ini Sudah Ada KIP Kuliah dan BeasiswaBrian juga menjelaskan bahwa pemerintah sebenarnya sudah memberikan dukungan biaya pendidikan bagi mahasiswa melalui sejumlah program.Salah satunya melalui KIP Kuliah dan berbagai program beasiswa, terutama untuk mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.Brian menyebut, pada 2025 sekitar 28,2 persen mahasiswa baru yang diterima di PTN memperoleh dukungan pembiayaan melalui berbagai skema tersebut.Menurutnya, dukungan tersebut memiliki semangat yang sama, yaitu memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi.“Semangatnya sama: bagaimana kita semakin membuka akses pendidikan tinggi yang berkualitas bagi seluruh anak Indonesia,” tambah Brian.Prabowo Sebut Pendidikan Negeri Harus GratisSebelumnya, Prabowo menyampaikan rencana menggelar rapat terbatas atau ratas untuk membahas biaya pendidikan negeri.Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri HUT ke-28 PAN di Jakarta, Jumat (18/9/2026).Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyatakan bahwa pendidikan di sekolah negeri, mulai dari SD hingga universitas negeri, harus gratis.“Saya sangat setuju, saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis,” ujar Prabowo.Prabowo juga menyinggung soal sumber anggaran untuk mewujudkan pendidikan gratis tersebut. Ia mengatakan dana hasil korupsi harus dikembalikan dan digunakan untuk kepentingan masyarakat.Untuk saat ini, pemerintah masih menyusun kajian mengenai kemungkinan dan skema pembiayaan pendidikan gratis di PTN. Hasil kajian tersebut nantinya akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut antara Presiden dengan kementerian dan lembaga terkait.

20 Sep 2026

Internasional

Israel dan Maroko Sepakat Buka Kedutaan, Tingkatkan Hubungan Diplomatik

Bungkasnews.com - Israel dan Maroko resmi menyepakati peningkatan status hubungan diplomatik kedua negara, termasuk mengubah status kantor perwakilan masing-masing menjadi kedutaan besar penuh serta menunjuk duta besar untuk kedua negara.Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan antara Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar dan Menteri Luar Negeri Maroko Nasser Bourita, yang difasilitasi oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Mike Waltz, di New York Rabu, 16 September 2026.Baca juga: Mahasiswa Aek Mata di Jakarta Apresiasi Komitmen Brimob Bangun Jembatan Utama penghubung desaSelain soal status diplomatik, kedua negara juga sepakat mendorong hubungan ekonomi dan perdagangan, termasuk menargetkan penyelesaian dua perjanjian terkait perlindungan investasi dan penghindaran pajak berganda pada akhir tahun ini.Misi AS untuk PBB, dalam pernyataan bersama atas nama ketiga negara, menyebut bahwa terbentuknya hubungan diplomatik, damai, dan bersahabat secara penuh antara Maroko dan Israel merupakan kepentingan bersama kedua negara sekaligus akan memajukan tujuan perdamaian.Kedua pihak turut sepakat memperluas konektivitas udara, termasuk mengaktifkan kembali penerbangan langsung yang dioperasikan maskapai dari kedua negara, serta memastikan rencana kunjungan bilateral tingkat tinggi dalam beberapa bulan mendatang.Baca juga: Survei Kedua, Brimob Batalyon C Tegaskan Komitmen Bangun Jembatan Utama Aek MataPengumuman ini muncul sehari setelah peringatan enam tahun Abraham Accords, inisiatif yang digagas Presiden AS Donald Trump pada masa jabatan pertamanya. Sejauh ini, Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, Sudan, dan Kazakhstan telah bergabung dalam kesepakatan yang bertujuan menormalisasi hubungan antara negara-negara Arab dan mayoritas Muslim dengan Israel tersebut.Sumber: Al Jazeera

17 Sep 2026

Nasional

Prabowo Lantik Suahasil Nazara Jadi Menteri Keuangan

Jakarta, Bungkasnews.com – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) yang baru, Senin (14/9/2026).Pelantikan berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo. Suahasil menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan.Dilansir dari detikNews, pelantikan ditandai dengan pembacaan sumpah jabatan yang diikuti Suahasil. Dalam sumpahnya, ia berjanji setia kepada UUD 1945, menjalankan peraturan perundang-undangan, serta bekerja dengan penuh tanggung jawab dan menjunjung tinggi etika jabatan.Bukan Orang Baru di Kementerian KeuanganSuahasil bukan sosok baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Sebelum dipercaya menjadi Menkeu, ia menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan dalam Kabinet Merah Putih dan dilantik pada 21 Oktober 2024.Baca juga: Mahasiswa Zaman Sekarang Kok Pada Bisu Pas Diskusi? Katanya Sih Harus RadikalKariernya di bidang kebijakan fiskal juga sudah cukup panjang. Suahasil pernah menjadi anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan bidang Desentralisasi Fiskal pada 2009–2011 dan Wakil Ketua Komite Pengawas Pelaksanaan Otonomi Daerah pada 2009–2015.Ia juga pernah menjadi Koordinator Pokja Kebijakan di Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan pada 2010–2015 serta anggota Dewan Komite Ekonomi Nasional pada 2013–2014.Karier Suahasil di Kemenkeu semakin menanjak ketika ia dipercaya menjadi Kepala Badan Kebijakan Fiskal secara definitif pada 31 Oktober 2016.Tidak lama kemudian, pada 25 Oktober 2019, ia dipercaya menjadi Wakil Menteri Keuangan dalam Kabinet Indonesia Maju. Saat itu, Suahasil turut mendampingi Menteri Keuangan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.Pergantian Menkeu untuk Kedua KalinyaPergantian Suahasil menjadi Menkeu menjadi perubahan kedua pada posisi bendahara negara sejak Prabowo menjabat sebagai Presiden.Sebelumnya, Purbaya Yudhi Sadewa dilantik sebagai Menteri Keuangan pada 8 September 2025 untuk menggantikan Sri Mulyani. Kini, posisi tersebut kembali berganti dan dipercayakan kepada Suahasil.Sejumlah pejabat tinggi negara turut hadir dalam pelantikan tersebut. Di antaranya para menteri koordinator, Menteri Luar Negeri Sugiono, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BIN Herindra, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, hingga Wakapolri Komjen Dedy Prasetyo.Dengan pengalaman panjang di bidang kebijakan fiskal dan lingkungan Kementerian Keuangan, Suahasil kini mendapat tugas baru sebagai Menteri Keuangan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.Sumber: detikNews, 14 September 2026.

14 Sep 2026

Nasional

Golkar Tak Persoalkan Demokrat Dorong AHY untuk Pilpres 2029

Jakarta, Bungkasnews.com - Partai Golongan Karya (Golkar) menghormati kedaulatan dan kewenangan Partai Demokrat dalam menentukan arah politik, termasuk apabila partai tersebut memutuskan mengusung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menegaskan bahwa setiap partai politik memiliki hak dan kebebasan untuk menentukan sikap serta agenda politiknya masing-masing.“Jadi kalaupun Demokrat kemudian menyatakan hari ini mau calonkan AHY sebagai calon presiden, so what gitu loh,” ujar Doli dalam dialog Kompas Petang di Kompas TV, Selasa, 8 September 2026.Menurut Doli, keterbukaan AHY untuk tampil sebagai contender dalam kontestasi politik mendatang merupakan hal yang positif dalam kehidupan demokrasi. Ia menilai setiap tokoh maupun partai politik memiliki ruang untuk menyampaikan gagasan dan mempersiapkan diri menghadapi kompetisi politik.“Anggap saja ini support moral dari kita juga buat dia, begitu, biar tambah semangat,” tutur Doli.Doli menekankan bahwa dinamika politik menuju Pilpres 2029 masih sangat panjang. Karena itu, berbagai pernyataan dan sikap politik yang muncul saat ini merupakan bagian dari proses demokrasi yang perlu dihormati.Di sisi lain, Juru Bicara Partai Demokrat, Diska Putri, menilai terlalu dini apabila pidato politik AHY langsung dikaitkan dengan pencalonan pada Pemilu 2029.Menurut Diska, pidato yang disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat tersebut lebih tepat dipahami sebagai refleksi perjalanan 25 tahun Partai Demokrat sekaligus penegasan terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang menjadi perhatian partai.“Kalau melihat konteksnya, pidato politik yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Mas AHY ini adalah pidato politik refleksi 25 tahun Partai Demokrat,” kata Diska.Dalam pidatonya, AHY menyoroti pentingnya penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, bebas, dan demokratis. Ia juga mengingatkan seluruh elemen aparatur negara, mulai dari TNI, Polri, kejaksaan, lembaga intelijen, hingga Aparatur Sipil Negara (ASN), agar senantiasa menjaga profesionalitas dan netralitas.AHY menegaskan bahwa fasilitas dan kewenangan negara tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis.“Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu. Para pejuang demokrat di seluruh Tanah Air, kekuasaan datang dan pergi. Jabatan ada waktunya, pemilu memiliki siklusnya, tetapi tanggung jawab kepada rakyat tidak pernah selesai,” tegas AHY.Pernyataan tersebut menegaskan bahwa dinamika menuju Pilpres 2029 telah mulai menjadi bagian dari perbincangan politik nasional. Meski demikian, baik Golkar maupun Demokrat sama-sama menempatkan proses demokrasi dan kewenangan masing-masing partai sebagai bagian penting dalam menentukan arah politik ke depan.

09 Sep 2026

Terkini

Pertamina Gandeng Polda Sidak SPBU di Padang

Padang, Bungkasnews.com - Tim gabungan dari Pertamina Patra Niaga, Polda Sumatera Barat, dan Pemprov Sumbar turun langsung melakukan sidak dadakan ke sejumlah SPBU di Kota Padang, Senin (7/9/2026). Langkah ini diambil untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi benar-benar sampai ke tangan yang berhak.Tim yang turun ke lapangan terdiri dari Kepala Dinas ESDM Sumbar Helmi Heriyanto, perwakilan Ditreskrimsus Polda Sumbar Kompol Firdaus, dan Sales Area Manager Retail Sumbar Pertamina Patra Niaga Fakhri Rizal Hasibuan. Mereka mengecek langsung proses pengisian BBM subsidi, kecocokan transaksi, penggunaan QR Code, hingga kondisi fasilitas di SPBU yang disambangi.Dilansir dari Padang Media, Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, menyebut sinergi antara Pertamina, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum jadi kunci pengawasan BBM subsidi. Menurutnya, dari hasil pantauan lapangan, operasional dan pelayanan di SPBU yang diperiksa berjalan normal.Meski begitu, tim sempat menemukan indikasi kendaraan dengan nomor polisi yang tidak sesuai saat hendak mengisi BBM subsidi. Untungnya, pihak SPBU sigap dan menolak melayani pengisian untuk kendaraan tersebut sebagai bentuk kepatuhan aturan.Sepanjang 2026, Sales Area Retail Sumbar sudah menjatuhkan 31 sanksi berupa pembinaan dan penghentian pasokan sementara ke lembaga penyalur yang terbukti melanggar. Pertamina juga sudah mengajukan pemblokiran sekitar 5.000 nomor polisi kendaraan yang ketahuan berulang kali membeli BBM subsidi secara mencurigakan, ditambah permintaan penghapusan data ribuan nomor polisi lain dengan pola pembelian tidak wajar.Tak cuma itu, tiga SPBU juga dialihkan pengelolaannya tahun ini berdasarkan rekomendasi surat pembinaan yang sudah diterbitkan. Dengan tambahan ini, total sudah enam SPBU di Sumbar yang berganti pengelola sejak langkah pembinaan digencarkan.Kitty menegaskan pihaknya tak akan memberi ruang bagi pelanggaran. "Kami tidak memberikan toleransi terhadap penyalahgunaan dalam penyaluran BBM Subsidi," tegasnya.Bagi masyarakat yang menemukan indikasi penyelewengan BBM subsidi di lapangan, bisa melapor lewat Pertamina Contact Center di nomor 135.

08 Sep 2026

Nasional

Ahmad Doli Tegaskan Komitmen WPPC Kawal Perjuangan Kemerdekaan Palestina

Jakarta - Dukungan Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina kembali ditegaskan di Kompleks Parlemen DPR RI. Ketua Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia atau World Peace Parliamentary Caucus (WPPC), Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyatakan bahwa perjuangan membela hak rakyat Palestina akan terus menjadi bagian dari komitmen parlemen Indonesia.Pernyataan tersebut disampaikan Ahmad Doli saat menerima dan berdiskusi dengan Ketua Lajnah Al-Quds dan Palestina, Kesatuan Ulama Muslim Antarbangsa, bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI), di Kompleks Parlemen DPR RI, Kamis (20/8/2026).Dalam pertemuan itu, Ahmad Doli menyampaikan apresiasi atas kunjungan delegasi Lajnah Al-Quds dan Palestina serta MUI. Ia menilai dialog antara parlemen dan kalangan ulama penting untuk memperkuat konsistensi dukungan Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina sekaligus mendorong terciptanya perdamaian dunia.Ahmad Doli menegaskan, sikap Indonesia terhadap Palestina bukanlah sikap sesaat dan bukan pula agenda yang bergantung pada pergantian pemerintahan. Dukungan tersebut, kata dia, telah menjadi komitmen yang terus dipertahankan dari masa ke masa.“Dari pemerintah ke pemerintah, dari presiden ke presiden, Indonesia selalu berupaya memperjuangkan kemerdekaan Palestina,” ujar Ahmad Doli.Menurutnya, konsistensi tersebut menunjukkan bahwa persoalan Palestina memiliki tempat penting dalam sikap politik Indonesia. Dukungan terhadap kemerdekaan Palestina juga tidak hanya datang dari pemerintah, tetapi telah menjadi bagian dari kepedulian masyarakat Indonesia.Karena itu, Ahmad Doli memastikan parlemen tidak akan berhenti menyuarakan dukungan tersebut. Melalui WPPC, parlemen berkomitmen memperkuat diplomasi parlemen, mendorong dialog, serta mengambil bagian dalam berbagai upaya membangun perdamaian dunia.“Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia atau World Peace Parliamentary Caucus (WPPC) akan terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina,” tegasnya.Pernyataan tersebut menegaskan posisi WPPC bahwa perjuangan Palestina bukan semata persoalan politik luar negeri, tetapi juga bagian dari agenda perdamaian dan kemanusiaan yang perlu terus diperjuangkan melalui berbagai jalur diplomasi.Pertemuan antara WPPC, Lajnah Al-Quds dan Palestina, serta MUI tersebut sekaligus membuka ruang penguatan sinergi antara parlemen dan ulama dalam membangun dukungan internasional terhadap penyelesaian persoalan Palestina secara damai dan berkeadilan.Bagi Indonesia, pesan yang disampaikan Ahmad Doli menjadi penegasan bahwa dukungan terhadap kemerdekaan Palestina akan terus diperjuangkan melalui jalur diplomasi dan parlemen, sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia dan hak rakyat Palestina untuk menentukan masa depannya sendiri.

26 Aug 2026

Internasional

Finlandia Kirim 90 Persen Produksi Drone ke Ukraina

BungkasNews — Finlandia dan Ukraina segera memperkuat kerja sama pertahanan melalui kesepakatan produksi drone. Presiden Finlandia Alexander Stubb mengatakan sekitar 90 persen produksi drone Finlandia akan ditujukan untuk Ukraina, sementara 10 persen lainnya tetap digunakan untuk kebutuhan Finlandia.Dilansir dari Yle News, Stubb menyampaikan rencana tersebut saat berada di Kyiv, Ukraina, dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Ukraina pada Minggu (23/8/2026). Ia mengatakan Finlandia dan Ukraina diharapkan segera mencapai kesepakatan kerja sama di bidang drone.Menurut Stubb, kerja sama pertahanan kedua negara mencakup lima bidang utama, yaitu maritim, udara, darat, siber, dan luar angkasa. Produksi drone menjadi salah satu bagian penting dalam upaya memperkuat kemampuan pertahanan Ukraina di tengah perang yang masih berlangsung dengan Rusia. Stubb menyebut kerja sama tersebut akan memberikan keuntungan bagi kedua negara. Ia juga membandingkannya dengan model kerja sama yang diterapkan Denmark, yang memberikan pembiayaan secara langsung kepada perusahaan industri pertahanan Ukraina.Perusahaan Finlandia TerlibatDelegasi Finlandia yang mendampingi Stubb dalam kunjungannya ke Kyiv turut membawa tujuh perusahaan yang bergerak di sektor pertahanan.Tiga perusahaan Finlandia, yakni Patria, Insta, dan Boomeranger, telah menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan perusahaan-perusahaan Ukraina untuk mengembangkan produksi bersama.Keterlibatan perusahaan tersebut menunjukkan bahwa kerja sama Finlandia dan Ukraina tidak hanya dilakukan pada tingkat pemerintahan, tetapi juga mulai diarahkan kepada sektor industri pertahanan.Produksi bersama diharapkan dapat meningkatkan kapasitas industri pertahanan Ukraina sekaligus memberikan pengalaman dan peluang pengembangan teknologi bagi perusahaan Finlandia.Stubb juga menegaskan dukungan internasional terhadap Ukraina masih kuat. Menurutnya, lebih dari sepertiga dukungan yang mengalir kepada Ukraina berasal dari negara-negara anggota Uni Eropa di kawasan utara.Ukraina Rayakan 35 Tahun KemerdekaanKesepakatan tersebut disampaikan ketika Ukraina memperingati 35 tahun kemerdekaannya. Presiden Volodymyr Zelensky menjadi tuan rumah sejumlah pemimpin Eropa yang hadir di Kyiv dalam rangka peringatan tersebut. Pertemuan juga berlangsung di tengah perang Rusia-Ukraina yang telah memasuki tahun kelima sejak invasi skala penuh Rusia dimulai pada Februari 2022.Dalam beberapa pekan terakhir, serangan udara Rusia terhadap Ukraina dilaporkan kembali meningkat. Situasi tersebut membuat dukungan pertahanan dari negara-negara Eropa tetap menjadi salah satu faktor penting bagi Ukraina. Stubb mengatakan dirinya yakin Ukraina pada akhirnya akan mampu memenangkan perang dan menekankan bahwa dukungan internasional terhadap Kyiv akan terus berlanjut.Kerja sama Finlandia dan Ukraina di bidang drone menjadi salah satu bentuk terbaru dukungan pertahanan Eropa kepada Kyiv. Dengan rencana mengarahkan sebagian besar produksi drone Finlandia ke Ukraina, kerja sama tersebut berpotensi memperkuat kapasitas pertahanan Ukraina sekaligus memperluas hubungan industri kedua negara.Perkembangan ini juga menunjukkan semakin eratnya keterlibatan negara-negara Eropa dalam mendukung kemampuan pertahanan Ukraina di tengah konflik yang belum berakhir.

25 Aug 2026

Internasional

Iran Peringatkan Negara Tetangga: Jangan Ikut Perang Ekonomi AS, atau Dianggap Musuh

TEHERAN, BungkasNews — Iran memperingatkan negara-negara di kawasan agar tidak ikut mendukung upaya Amerika Serikat untuk menekan dan melemahkan perekonomian Iran.Peringatan tersebut disampaikan Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Mohsen Rezaei, dalam wawancara dengan televisi pemerintah Iran, IRIB, Sabtu (22/8/2026).Dilansir dari Al Jazeera, Rezaei menegaskan bahwa negara-negara tetangga yang bergabung dalam kampanye ekonomi Amerika Serikat akan dipandang sebagai musuh oleh Iran.Pernyataan tersebut muncul setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Iran. Trump sebelumnya mengumumkan rencana untuk melakukan operasi ekonomi besar-besaran terhadap Iran dan memperingatkan negara lain agar tidak memberikan dukungan ekonomi kepada Teheran.Menteri Keuangan AS Scott Bessent juga memperingatkan negara-negara yang memberikan bantuan atau “jalan keluar” ekonomi bagi Iran.Iran menyatakan tidak ingin memperluas konflik. Rezaei mengatakan pemerintahnya akan terlebih dahulu menggunakan pendekatan diplomasi untuk meredakan ketegangan dengan negara-negara tetangga.Namun, ia memperingatkan bahwa apabila negara-negara tersebut tetap memilih berpihak kepada Amerika Serikat, Iran dapat mengambil tindakan.Ketegangan juga berkaitan dengan Selat Hormuz, salah satu jalur pelayaran minyak terpenting di dunia. Iran sebelumnya menghentikan lalu lintas melalui selat tersebut sejak awal konflik, yang kemudian turut mendorong kenaikan harga sejumlah komoditas seperti minyak dan pupuk.Sejumlah negara di kawasan yang sebelumnya bergantung pada Selat Hormuz mulai mencari jalur perdagangan alternatif.Namun, Iran memperingatkan bahwa jalur alternatif pengiriman minyak dari kawasan Teluk juga dapat menjadi sasaran apabila negara-negara regional ikut dalam strategi tekanan ekonomi Amerika Serikat terhadap Iran.Kementerian Luar Negeri Iran pada Sabtu turut mengecam langkah Amerika Serikat yang akan datang. Teheran menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk perluasan kewenangan Amerika Serikat terhadap negara-negara lain.Situasi ini menunjukkan bahwa konflik antara Iran dan Amerika Serikat tidak hanya berkembang dalam aspek militer, tetapi juga semakin meluas ke sektor ekonomi dan perdagangan regional.

23 Aug 2026

Nasional

Prabowo Perintahkan Tindak Tegas Pelaku Karhutla, 4 Korporasi di Kalbar Diselidiki

BungkasNews — Presiden Prabowo Subianto meminta aparat menindak tegas pihak yang terbukti menyebabkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), baik dilakukan oleh individu maupun korporasi.Prabowo menyampaikan hal tersebut saat berada di Bandara Tjilik Riwut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Sabtu (22/8/2026). Ia menegaskan bahwa penindakan harus dilakukan berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku.Dilansir dari detikNews, Prabowo mengatakan pihak yang terbukti menyebabkan karhutla harus diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku.Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan terdapat empat korporasi di Kalimantan Barat yang sedang dalam proses penyelidikan terkait kasus karhutla.Prasetyo mengatakan arahan untuk melakukan penindakan tegas terhadap pelanggaran hukum terkait karhutla telah ditekankan Prabowo dalam dua rapat terbatas pada Sabtu.Penindakan tersebut tidak hanya ditujukan kepada perusahaan. Pemerintah juga akan menindak individu maupun pihak yang terbukti memberikan arahan atau perintah untuk melakukan pembakaran atau membuka lahan dengan cara membakar.Menurut Prasetyo, pemerintah tidak akan membedakan pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan adanya tindak pidana yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan.Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat penanganan karhutla di tengah meningkatnya kebakaran di sejumlah wilayah Indonesia.Pemerintah juga terus melakukan penanganan di lapangan, termasuk pemadaman, pencegahan meluasnya kebakaran, serta proses penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melanggar ketentuan.

22 Aug 2026