Jakarta, Bungkasnews.com – Pemerintah sedang menyiapkan perubahan cara penyaluran bantuan sosial (bansos). Mulai 2027, bantuan direncanakan diberikan langsung ke rekening masyarakat, bukan lagi melalui pola bantuan yang melekat pada produk.
Sasaran awalnya cukup besar. Dilansir dari CNA.id Sekitar 50 juta masyarakat yang masuk kelompok desil 1 hingga 5 ditargetkan menerima bansos melalui rekening yang disiapkan pemerintah.
Rencana tersebut disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (10/9/2026).
Bansos Langsung Masuk Rekening
Menurut Luhut, pemerintah ingin mengubah pola penyaluran bantuan agar lebih langsung diterima masyarakat. Nantinya, bantuan tidak lagi diberikan dengan cara mensubsidi produk, tetapi diarahkan langsung kepada penerima melalui rekening bank.
Langkah ini merupakan bagian dari digitalisasi sistem perlindungan sosial. Pemerintah berharap cara tersebut bisa membuat penyaluran bantuan lebih transparan sekaligus mengurangi potensi kebocoran dalam proses distribusi.
Uji coba penyaluran bansos melalui rekening ditargetkan mulai dilakukan pada kuartal I 2027. Sementara itu, pemerintah akan menggunakan waktu sepanjang 2026 untuk memperbaiki data penerima.
Siapa yang Masuk Desil 1–5?
Target awal program ini adalah masyarakat yang masuk desil 1 sampai 5.
Secara umum, desil merupakan pengelompokan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Semakin kecil angka desil, semakin rendah tingkat kesejahteraan kelompok tersebut.
Namun, masuk dalam desil tertentu tidak otomatis berarti seseorang pasti mendapatkan seluruh jenis bansos. Setiap program bantuan tetap memiliki persyaratan dan mekanisme penerima masing-masing.
Karena itu, pemerintah masih melakukan pembaruan data agar bantuan tidak salah sasaran.
Data Penerima Masih Diperbaiki
Persoalan data menjadi salah satu perhatian dalam rencana tersebut. Pemerintah menyebut masih terdapat penerima bansos yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi sebenarnya.
Karena itu, sebelum sistem baru diterapkan secara luas, pemerintah akan memperkuat dan merapikan data penerima.
Sistem perlindungan sosial digital nantinya dirancang untuk mengintegrasikan data dari berbagai instansi. Verifikasi penerima juga direncanakan menggunakan data kependudukan dan mekanisme digital, sehingga kondisi penerima dapat diperiksa dengan lebih akurat.
Pemerintah Ingin Kurangi Kebocoran
Digitalisasi bansos diharapkan tidak hanya membuat bantuan lebih cepat diterima, tetapi juga mengurangi potensi penyalahgunaan dalam proses distribusi.
Luhut menyebut sistem digital dapat membantu membuat proses penyaluran lebih transparan. Pemerintah juga menginginkan bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
Namun, ada tantangan lain yang ikut menjadi perhatian. Pemerintah harus memastikan dana yang sudah masuk rekening tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan bantuan.
Salah satu kekhawatiran yang muncul adalah kemungkinan dana bansos digunakan untuk judi online. Karena itu, pemerintah masih membahas mekanisme penggunaan dana, termasuk kemungkinan sebagian bantuan diberikan dalam bentuk kupon yang hanya bisa digunakan untuk kebutuhan tertentu.
Mulai Diuji 2027
Dengan skema baru ini, bansos digital ditargetkan mulai diuji coba pada kuartal pertama 2027.
Sebelum masuk tahap tersebut, pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah untuk memastikan data penerima benar-benar akurat. Harapannya, masyarakat yang memang membutuhkan bantuan bisa mendapatkannya, sementara penerima yang sudah tidak memenuhi kriteria dapat diperbarui datanya.
Jika sistem ini berjalan sesuai rencana, penyaluran bansos ke depan akan semakin bergantung pada rekening dan sistem digital.
Bagi masyarakat, yang paling penting adalah memastikan data kependudukan tetap sesuai dan mengikuti informasi resmi pemerintah terkait mekanisme penerimaan bansos.
